Panduan Lengkap Contoh Surat Pernyataan Non ASN: Mudah Dibuat & Anti Ribet!

Daftar Isi

Surat Pernyataan Non-ASN. Pernah dengar atau malah diminta bikin? Dokumen ini jadi penting banget lho buat kamu yang bekerja di instansi pemerintah tapi statusnya bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), alias bukan PNS atau PPPK. Nah, surat ini fungsinya buat mengakui secara tertulis bahwa kamu memang bukan ASN. Simpel kan kedengarannya? Tapi bikinnya nggak boleh asal-asalan.

Apa Sih Surat Pernyataan Non-ASN Itu?¶

Secara garis besar, Surat Pernyataan Non-ASN adalah surat resmi yang kamu buat sendiri (atau kadang disediakan formatnya oleh instansi) untuk menyatakan bahwa status kepegawaianmu saat ini bukan ASN. Ini beda ya sama surat keterangan dari instansi, meskipun tujuannya mirip. Surat pernyataan ini lebih ke deklarasi pribadi yang kamu buat di atas materai (kalau diminta) untuk menjamin kebenaran statusmu.

Surat ini seringkali diminta dalam berbagai keperluan administratif. Misalnya, saat ada pendataan pegawai non-ASN oleh BKN, pendaftaran program pemerintah yang khusus buat non-ASN, atau bahkan untuk keperluan internal instansi tempat kamu bekerja. Intinya, ini bukti tertulis dari kamu sendiri tentang status kepegawaianmu di mata negara.

Kapan Surat Pernyataan Non-ASN Dibutuhkan?¶

Ada beberapa situasi umum di mana kamu mungkin akan diminta untuk membuat atau menyerahkan surat ini. Salah satu yang paling sering terjadi belakangan ini adalah terkait pendataan non-ASN yang dilakukan oleh pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN). Tujuannya macam-macam, mulai dari memetakan jumlah dan sebaran pegawai non-ASN, sampai ke perencanaan kebijakan kepegawaian di masa depan.

Selain itu, surat ini juga bisa jadi syarat kalau kamu mau ikut seleksi atau pendaftaran sesuatu yang mensyaratkan pesertanya bukan ASN. Misalnya, ada program pelatihan atau beasiswa yang target pesertanya spesifik non-ASN. Atau, dalam proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), kadang surat pernyataan ini juga diminta sebagai salah satu dokumen pendukung untuk memastikan statusmu memenuhi syarat. Jadi, punya contoh atau formatnya siap sedia itu penting.

Image just for illustration

Komponen Penting dalam Surat Pernyataan Non-ASN¶

Meskipun kelihatannya cuma surat singkat, ada beberapa elemen penting yang wajib ada di Surat Pernyataan Non-ASN biar valid dan diterima. Ini dia poin-poin krusial yang nggak boleh ketinggalan:

Identitas Pembuat Pernyataan¶

Bagian ini adalah data diri kamu sebagai orang yang membuat pernyataan. Harus lengkap dan sesuai dengan dokumen identitas resmi seperti KTP atau Kartu Keluarga.

Meliputi:
* Nama Lengkap
* Nomor Induk Kependudukan (NIK)
* Tempat dan Tanggal Lahir
* Jenis Kelamin (kadang diminta)
* Alamat Lengkap (sesuai domisili atau KTP)
* Status Kepegawaian saat ini (jelaskan posisi/jabatanmu, di instansi mana, dan tekankan bahwa statusmu non-ASN).

Data ini penting banget buat verifikasi. Pastikan tidak ada typo atau kesalahan sedikit pun, karena bisa menghambat prosesnya.

Isi Pernyataan¶

Ini inti dari suratnya. Di sini kamu menyatakan dengan jelas dan tegas bahwa kamu memang bukan ASN. Kalimatnya harus lugas dan tidak ambigu.

Contoh kalimatnya bisa seperti: “Dengan ini menyatakan bahwa saya, nama lengkap [Nama Lengkap], pada saat pernyataan ini dibuat, bukanlah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), baik sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).”

Kadang ada tambahan detail lain sesuai permintaan, misalnya sejak kapan kamu bekerja di instansi tersebut dengan status non-ASN.

Pernyataan Kebenaran Data¶

Di bagian ini, kamu menegaskan bahwa semua informasi yang kamu berikan dalam surat pernyataan tersebut adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini menunjukkan keseriusan dan integritas kamu dalam membuat pernyataan.

Biasanya ada kalimat standar seperti: “Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila di kemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Ini penting banget biar kamu nggak main-main dengan data yang disampaikan.

Tanggal dan Tanda Tangan¶

Surat pernyataan harus jelas kapan dan di mana dibuat. Tanggal ini penting sebagai penanda waktu keabsahan pernyataan tersebut. Jangan lupa bubuhkan tanda tangan asli kamu di atas nama lengkapmu.

Kalau diminta menggunakan materai, tempelkan materai yang masih berlaku di tempat yang disediakan (biasanya di bagian tanda tangan) sebelum kamu tanda tangan. Tanda tangannya harus menyentuh sedikit bagian materainya. Ini memberikan kekuatan hukum pada surat pernyataanmu.

Contoh Surat Pernyataan Non-ASN Sederhana¶

Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang ditunggu-tunggu, yaitu contoh formatnya. Ini adalah contoh sederhana yang bisa kamu adaptasi. Ingat, kalau instansi yang meminta punya format khusus, sebaiknya ikuti format mereka ya.

SURAT PERNYATAAN
STATUS NON-ASN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap         : [Nama Lengkap Anda]
NIK                  : [Nomor Induk Kependudukan Anda]
Tempat/Tanggal Lahir : [Tempat Lahir], [Tanggal Lahir]
Jenis Kelamin        : [Laki-laki/Perempuan]
Alamat Lengkap       : [Alamat Lengkap Anda sesuai KTP/domisili saat ini]
Pekerjaan/Jabatan    : [Sebutkan Jabatan/Tugas Anda saat ini, contoh: Tenaga Teknis Administrasi]
Unit Kerja           : [Nama Unit Kerja Anda, contoh: Bagian Umum]
Instansi             : [Nama Instansi/Lembaga Pemerintah tempat Anda bekerja, contoh: Dinas Pendidikan Provinsi X]

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya dan sadar bahwa saya pada saat pembuatan surat pernyataan ini:

1.  Bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
2.  Tidak sedang dalam proses pengangkatan menjadi ASN atau tidak sedang terdaftar sebagai calon ASN.
3.  Status kepegawaian saya di [Nama Instansi/Lembaga] adalah sebagai [Sebutkan status spesifik jika ada, contoh: Tenaga Honorer Kategori II / Pegawai Tidak Tetap Daerah / Tenaga Kontrak].

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk digugurkan dari proses [sebutkan prosesnya jika relevan, contoh: pendataan non-ASN / seleksi PPPK / dll] atau sanksi administratif lainnya.

[Kota Tempat Surat Dibuat], [Tanggal Pembuatan Surat]

Yang Membuat Pernyataan,

(Materai Rp 10.000,-)

(Tanda Tangan Asli di Atas Materai)

[Nama Lengkap Anda]

Ini cuma contoh ya, Guys. Sesuaikan isinya dengan kondisi dan permintaan spesifik dari pihak yang meminta surat ini. Kadang poin-poin pernyataannya bisa berbeda, misalnya ada tambahan pernyataan tidak sedang menjabat di partai politik, atau tidak sedang terkait kasus hukum, dll. Baca baik-baik instruksinya!

Variasi dan Konteks Penggunaan¶

Surat pernyataan non-ASN ini bisa punya variasi tergantung tujuannya. Misalnya:

• Untuk Pendataan Non-ASN BKN: Formatnya mungkin sudah fixed atau ada template khusus dari BKN yang harus kamu unduh dan isi. Pernyataan di dalamnya biasanya fokus pada status non-ASN dan masa kerja di instansi pemerintah.
• Untuk Persyaratan Seleksi/Rekrutmen: Mungkin ada tambahan pernyataan bahwa kamu bersedia mematuhi semua peraturan seleksi, atau pernyataan tidak memiliki hubungan keluarga tertentu dengan panitia seleksi.
• Untuk Keperluan Internal Instansi: Bisa jadi lebih sederhana, hanya menyatakan status non-ASN untuk update database kepegawaian internal.

Setiap variasi mungkin membutuhkan penambahan atau pengurangan poin dalam isi pernyataannya. Penting untuk memahami konteks kenapa surat ini diminta.

Tips Membuat Surat Pernyataan Non-ASN yang Baik¶

Biar surat pernyataanmu lancar dan diterima tanpa masalah, perhatikan tips-tips berikut:

Pastikan Data Akurat¶

Ini yang paling penting. Jangan pernah main-main dengan data pribadi. Cek NIK, nama lengkap, tempat/tanggal lahir, alamat, semuanya harus persis sama dengan dokumen resmi seperti KTP. Kesalahan satu digit NIK aja bisa bikin data nggak valid.

Gunakan Bahasa Jelas dan Formal¶

Meskipun artikel ini casual, surat pernyataannya sendiri harus ditulis dengan bahasa Indonesia yang baik, jelas, dan formal. Hindari singkatan yang tidak baku, gunakan kalimat efektif, dan pastikan maknanya tidak bisa ditafsirkan ganda.

Perhatikan Format Penulisan¶

Gunakan format standar surat resmi: ada kop surat (jika ada), judul, data identitas yang rapi (bisa pakai titik dua atau tabel sederhana), isi pernyataan dalam poin-poin atau paragraf yang jelas, penutup, tempat dan tanggal, serta tanda tangan. Pastikan margin dan jarak antarbarisnya enak dibaca.

Gunakan Materai yang Tepat dan Sah¶

Materai yang digunakan saat ini adalah Rp 10.000. Pastikan materainya asli dan ditempel dengan benar. Tanda tangan wajib menyentuh bagian materainya sebagai bukti pengesahan. Jangan menggunakan materai bekas atau yang sudah tidak berlaku.

Simpan Salinan¶

Setelah ditandatangani dan diserahkan, jangan lupa buat salinannya, bisa dalam bentuk fotokopi atau scan digital. Ini penting buat arsip pribadi kamu kalau sewaktu-waktu dibutuhkan lagi atau ada masalah verifikasi data di kemudian hari.

Pentingnya Keabsahan Data¶

Kenapa sih instansi pemerintah ribet-ribet minta surat pernyataan non-ASN? Ini bukan tanpa alasan. Keabsahan data pegawai di instansi pemerintah itu penting banget. Data yang valid dan akurat dibutuhkan untuk berbagai keperluan:

• Perencanaan Anggaran: Pemerintah perlu tahu berapa jumlah riil non-ASN untuk merencanakan anggaran gaji atau honor.
• Kebijakan Kepegawaian: Data ini jadi dasar untuk membuat kebijakan baru terkait status dan masa depan non-ASN. Apakah akan ada skema pengangkatan, atau bagaimana skema pengupahannya ke depan.
• Tata Kelola Administrasi: Data yang bersih mempermudah proses administrasi kepegawaian, pengurusan hak-hak (misalnya kalau ada program BPJS atau tunjangan), dan akuntabilitas.
• Menghindari Penyalahgunaan Status: Dengan adanya pernyataan resmi, ini juga membantu mencegah orang yang sebenarnya ASN mengaku non-ASN, atau sebaliknya, demi mendapatkan keuntungan tertentu.

Jadi, saat kamu diminta membuat surat pernyataan ini, anggap ini sebagai kontribusi kamu dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan transparan.

Fakta Menarik Seputar Data Non-ASN¶

Jumlah non-ASN di Indonesia itu banyak banget, bahkan di beberapa instansi jumlahnya bisa lebih banyak daripada ASN-nya. Ini adalah realita yang dihadapi pemerintah, dan pendataan non-ASN ini adalah salah satu upaya besar-besaran untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang jumlah mereka. Proses pendataan non-ASN BKN yang dilakukan beberapa waktu lalu melibatkan jutaan orang lho di seluruh Indonesia.

Status non-ASN ini sendiri juga beragam. Ada yang sudah puluhan tahun mengabdi sebagai tenaga honorer Kategori II (THK-II), ada yang baru beberapa tahun sebagai tenaga kontrak daerah, ada juga yang diangkat dengan SK pimpinan instansi. Keragaman status ini yang membuat penataannya jadi tantangan besar. Surat pernyataan non-ASN ini jadi salah satu cara untuk memulai penataan itu, dengan mengandalkan kejujuran data dari individu yang bersangkutan.

Contoh Kasus Penggunaan (Ilustrasi)¶

Bayangin ada program peningkatan kapasitas buat tenaga administrasi di Kementerian X. Salah satu syaratnya adalah pesertanya harus berstatus non-ASN. Nah, saat pendaftaran, selain melampirkan SK penugasan atau kontrak, kamu juga diminta melampirkan Surat Pernyataan Non-ASN yang kamu buat sendiri. Tujuannya apa? Untuk memastikan panitia program bahwa kamu benar-benar memenuhi syarat sebagai peserta non-ASN, dari pengakuanmu sendiri.

Contoh lain, saat proses Pendataan Non-ASN BKN. Kamu diminta mendaftar dan mengisi data diri serta riwayat kerja di portal BKN. Salah satu tahapan pentingnya adalah mengunggah dokumen pendukung, termasuk Surat Pernyataan Non-ASN. Surat ini jadi bukti otentik yang kamu sertakan bersama data digital yang kamu input, memperkuat validitas datamu di sistem.

Memahami Status Non-ASN dalam Konteks Pemerintahan¶

Penting juga sedikit memahami apa arti “Non-ASN” dalam konteks pekerjaan di instansi pemerintah Indonesia. Kalau ASN itu kan ada PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang diangkat sebagai pegawai tetap dengan hak pensiun, dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu.

Nah, non-ASN ini adalah semua orang yang bekerja di instansi pemerintah tapi bukan salah satu dari dua status ASN itu. Mereka bisa saja digaji dari APBN/APBD, tapi dasar hukum kepegawaiannya berbeda dengan ASN. Status mereka sangat beragam dan kadang hak serta kewajiban mereka juga berbeda. Surat pernyataan ini membantu membedakan mereka secara legal dari status ASN.

Membuat Surat Pernyataan Non-ASN memang kelihatan sepele, tapi ini dokumen penting lho. Pastikan kamu membuatnya dengan teliti, jujur, dan sesuai dengan instruksi dari pihak yang meminta. Dengan begitu, proses administratifmu akan berjalan lancar.

Punya pengalaman bikin Surat Pernyataan Non-ASN? Atau mungkin punya pertanyaan terkait dokumen ini? Jangan sungkan berbagi di kolom komentar ya!