Panduan Lengkap Contoh Surat Pernyataan KPU Terbaru: Download & Contoh!

Table of Contents

Surat Pernyataan adalah salah satu dokumen kunci yang seringkali dibutuhkan dalam berbagai tahapan proses di Komisi Pemilihan Umum (KPU), baik itu untuk calon anggota legislatif, maupun bagi mereka yang ingin berkontribusi sebagai bagian dari badan adhoc seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Dokumen ini bukan sekadar formalitas, melainkan pernyataan resmi dari seseorang mengenai suatu fakta atau kesediaan yang memiliki konsekuensi hukum. Fungsinya sangat krusial untuk memastikan integritas, kelayakan, dan kepatuhan para pihak yang terlibat dalam proses demokrasi.

Image just for illustration

Apa Itu Surat Pernyataan KPU?¶

Secara sederhana, Surat Pernyataan KPU adalah dokumen tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh seseorang di atas meterai, yang berisi pengakuan atau penjelasan mengenai status, kondisi, atau kesediaan tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh KPU. Dokumen ini bersifat self-declarative, artinya pembuat surat menyatakan kebenaran atas isi pernyataan tersebut. KPU menggunakan surat ini sebagai salah satu alat verifikasi awal atau bukti komitmen dari individu yang bersangkutan terhadap aturan dan prinsip kepemiluan.

Kebenaran isi surat pernyataan ini menjadi tanggung jawab penuh dari pembuatnya. Jika di kemudian hari ditemukan bahwa isi pernyataan tersebut tidak benar, ada konsekuensi hukum yang bisa ditanggung, mulai dari pembatalan pencalonan atau keanggotaan, hingga sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, mengisi surat pernyataan ini memerlukan kejujuran dan ketelitian yang tinggi.

Mengapa Surat Pernyataan Penting dalam Proses KPU?¶

Pentingnya Surat Pernyataan dalam setiap tahapan kepemiluan atau rekrutmen badan adhoc tidak bisa diremehkan. Dokumen ini menjadi bukti formal atas pemenuhan beberapa persyaratan yang ditetapkan oleh KPU, yang mungkin tidak bisa dibuktikan hanya dengan dokumen identitas atau ijazah saja. Misalnya, pernyataan tidak menjadi anggota partai politik atau kesediaan untuk tidak rangkap jabatan.

Selain itu, surat pernyataan juga berfungsi sebagai dasar hukum bagi KPU untuk melakukan verifikasi atau klarifikasi lebih lanjut jika diperlukan. Pernyataan yang sudah ditandatangani di atas meterai memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti. Hal ini membantu KPU dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas setiap proses yang dijalankan, serta memastikan bahwa hanya individu yang memenuhi syarat dan memiliki integritas yang dapat terlibat.

Berbagai Jenis Surat Pernyataan yang Dibutuhkan KPU¶

Kebutuhan akan Surat Pernyataan di KPU sangat bervariasi tergantung konteksnya. Setiap peran atau posisi biasanya memiliki persyaratan spesifik yang perlu dinyatakan secara tertulis. Memahami jenis-jenis surat pernyataan ini akan sangat membantu Anda yang berencana terlibat dalam proses KPU.

Surat Pernyataan untuk Calon Anggota Legislatif¶

Bagi calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/Kota, ada serangkaian surat pernyataan yang harus disiapkan sebagai bagian dari persyaratan pendaftaran. Pernyataan ini meliputi banyak aspek penting terkait kelayakan dan komitmen mereka. Contohnya termasuk pernyataan tidak sedang dalam pailit, tidak pernah dijatuhi pidana (atau jika pernah, statusnya dan pengumumannya), kesediaan untuk bertugas jika terpilih, hingga pernyataan memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Yang terbaru dan sering menjadi sorotan adalah surat pernyataan terkait status sebagai mantan terpidana. Berdasarkan peraturan KPU dan undang-undang terkait, calon yang merupakan mantan terpidana kasus korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak tidak dapat mencalonkan diri. Bagi mantan terpidana kasus lain yang diizinkan mencalonkan diri, mereka wajib membuat surat pernyataan dan mengumumkan statusnya secara publik.

Surat Pernyataan untuk Calon Anggota Badan Adhoc (PPK/PPS/KPPS)¶

Rekrutmen badan adhoc penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan (PPK), desa/kelurahan (PPS), hingga tempat pemungutan suara (KPPS) juga membutuhkan beragam surat pernyataan. Persyaratan integritas dan netralitas menjadi sangat krusial di sini. Calon anggota PPK, PPS, atau KPPS biasanya diminta membuat surat pernyataan mengenai hal-hal seperti:

• Tidak menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu tertentu sebelum pendaftaran (misalnya 5 tahun terakhir).
• Tidak terafiliasi dengan pasangan calon atau tim kampanye peserta pemilu.
• Memiliki integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil.
• Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
• Setia kepada Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
• Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
• Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu.
• Bersedia bekerja penuh waktu.
• Bersedia ditempatkan di wilayah kerja PPK/PPS/KPPS yang bersangkutan.
• Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau BUMN/BUMD/BUMDes selama masa keanggotaan apabila terpilih.

Daftar ini bisa sedikit berbeda tergantung pada regulasi KPU terbaru yang berlaku untuk rekrutmen periode tersebut.

Surat Pernyataan Lainnya yang Umum Diminta¶

Selain dua kategori utama di atas, ada juga surat pernyataan lain yang mungkin diperlukan tergantung kebutuhan spesifik atau temuan dalam proses verifikasi. Misalnya, surat pernyataan kesediaan untuk mengikuti bimbingan teknis, surat pernyataan kebenaran dokumen yang dilampirkan, atau surat pernyataan kesediaan untuk mematuhi semua kode etik penyelenggara pemilu. Intinya, setiap aspek kualifikasi atau komitmen yang memerlukan penegasan formal dapat diwujudkan dalam bentuk surat pernyataan.

Image just for illustration

Komponen Penting dalam Sebuah Surat Pernyataan KPU¶

Meskipun jenisnya beragam, mayoritas surat pernyataan KPU memiliki struktur atau komponen dasar yang serupa. Mengenali komponen ini penting agar saat membuat atau mengisi surat pernyataan, Anda tidak melewatkan bagian penting. Komponen-komponen tersebut meliputi:

1. Judul Surat: Biasanya jelas menyatakan tujuan surat tersebut, contoh: “SURAT PERNYATAAN TIDAK MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK”.
2. Identitas Pembuat Pernyataan: Bagian ini mencakup data diri lengkap pembuat pernyataan, minimal terdiri dari Nama Lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Tempat dan Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Agama, Pendidikan Terakhir, Pekerjaan, Nomor Telepon, dan Alamat Lengkap. Data ini penting untuk verifikasi dan identifikasi.
3. Isi Pernyataan: Ini adalah inti dari surat, di mana pembuat surat menyatakan fakta atau kesediaan spesifik sesuai dengan persyaratan KPU. Bagian ini ditulis dengan jelas, lugas, dan tidak menimbulkan multiinterpretasi.
4. Pernyataan Kebenaran: Kalimat penutup sebelum tanda tangan yang menegaskan bahwa seluruh isi surat pernyataan adalah benar dan dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan. Biasanya diikuti dengan kesediaan menanggung akibat hukum jika pernyataan tersebut tidak benar. Contoh kalimat: “Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan bersedia menanggung segala akibat hukum apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar.”
5. Tempat dan Tanggal Pembuatan: Menyebutkan kota tempat surat dibuat dan tanggal penandatanganannya.
6. Tanda Tangan dan Nama Lengkap: Tanda tangan asli pembuat pernyataan, diikuti dengan penulisan nama lengkap secara jelas (biasanya dalam kurung).
7. Meterai: Penempatan materai tempel sesuai dengan nominal yang berlaku saat surat ditandatangani. Meterai ini memberikan kekuatan hukum pada dokumen sebagai alat bukti di mata hukum. Tanpa materai, surat pernyataan bisa dianggap kurang kuat atau bahkan tidak sah secara hukum sebagai bukti.

Contoh Format Umum Surat Pernyataan KPU (Ilustrasi)¶

Berikut adalah ilustrasi format umum dari sebuah surat pernyataan KPU. Penting diingat bahwa format resmi dan redaksi kalimat yang digunakan bisa sedikit berbeda sesuai dengan Peraturan KPU terbaru yang berlaku. Contoh ini hanya memberikan gambaran bagaimana struktur surat pernyataan KPU.

[KOP SURAT - Jika ada, biasanya tidak untuk perorangan]

SURAT PERNYATAAN
_________________________________________
(Nomor, jika diperlukan oleh KPU)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap       : [Nama Lengkap Anda]
NIK                : [Nomor Induk Kependudukan Anda]
Nomor KK           : [Nomor Kartu Keluarga Anda]
Tempat/Tanggal Lahir: [Tempat Lahir], [Tanggal-Bulan-Tahun Lahir]
Jenis Kelamin      : [Laki-laki/Perempuan]
Agama              : [Agama Anda]
Pendidikan Terakhir: [Pendidikan Terakhir Anda]
Pekerjaan          : [Pekerjaan Anda Saat Ini]
Nomor Telepon/HP   : [Nomor Telepon Aktif Anda]
Alamat Lengkap     : [Alamat Lengkap Anda Sesuai KTP]
                     RT [Nomor RT], RW [Nomor RW], Kelurahan/Desa [Nama Kelurahan/Desa]
                     Kecamatan [Nama Kecamatan], Kabupaten/Kota [Nama Kabupaten/Kota]
                     Provinsi [Nama Provinsi]

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1.  [Pernyataan pertama, contoh: Saya tidak menjadi anggota Partai Politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir].
2.  [Pernyataan kedua, contoh: Saya bersedia bekerja penuh waktu sebagai Anggota [PPK/PPS/KPPS] apabila terpilih].
3.  [Pernyataan ketiga, contoh: Saya memiliki integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil].
4.  [Dan seterusnya, pernyataan lain sesuai persyaratan KPU].

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Saya bersedia menanggung segala akibat hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila di kemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar.

[Kota Pembuatan Surat], [Tanggal Pembuatan Surat]

                                                        Yang Membuat Pernyataan,

Tempel Meterai Rp. 10.000,-
dan Bubuhkan Tanda Tangan
di Atas/Mengenai Meterai

                                                        [Nama Lengkap Anda]

Ini adalah format generik. Sekarang mari kita lihat ilustrasi untuk jenis yang lebih spesifik.

Contoh 1: Surat Pernyataan Integritas dan Netralitas Calon Anggota PPK/PPS/KPPS¶

Surat ini sangat penting untuk memastikan bahwa penyelenggara pemilu di tingkat bawah benar-benar independen dan tidak berpihak. Isinya menekankan komitmen pada netralitas.

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS DAN NETRALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap       : [Nama Calon]
NIK                : [NIK Calon]
... [Data diri lengkap lainnya] ...

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1.  Saya bukan merupakan anggota dan/atau tidak terafiliasi dengan partai politik manapun, dan tidak akan menjadi anggota atau terafiliasi dengan partai politik atau tim kampanye selama masa keanggotaan sebagai [PPK/PPS/KPPS].
2.  Saya akan menjunjung tinggi prinsip netralitas, profesionalisme, dan independensi dalam melaksanakan seluruh tahapan dan tugas penyelenggaraan Pemilu.
3.  Saya tidak sedang menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan selama masa keanggotaan.
4.  Saya bersedia mengundurkan diri dari jabatan atau pekerjaan lain apabila secara aturan dilarang rangkap jabatan dan/atau menimbulkan konflik kepentingan apabila terpilih menjadi Anggota [PPK/PPS/KPPS].
5.  Saya bersedia tidak menjadi tim sukses atau terlibat dalam aktivitas pemenangan salah satu peserta Pemilu.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan bersedia menanggung segala akibat hukum apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar.

[Kota], [Tanggal]

                                                        Yang Membuat Pernyataan,

Tempel Meterai Rp. 10.000,-
dan Bubuhkan Tanda Tangan

                                                        [Nama Lengkap Calon]

Contoh 2: Surat Pernyataan Bukan Mantan Terpidana Kasus Tertentu¶

Surat ini menjadi vital, terutama bagi calon anggota legislatif, untuk memenuhi persyaratan terkait rekam jejak pidana sesuai undang-undang dan peraturan KPU terbaru.

SURAT PERNYATAAN BUKAN MANTAN TERPIDANA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap       : [Nama Calon/Pembuat Pernyataan]
NIK                : [NIK Calon/Pembuat Pernyataan]
... [Data diri lengkap lainnya] ...

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1.  Bukan mantan terpidana kasus tindak pidana korupsi.
2.  Bukan mantan terpidana kasus tindak pidana bandar narkoba.
3.  Bukan mantan terpidana kasus tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak.
4.  Apabila saya pernah menjadi terpidana karena melakukan tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, saya menyatakan bahwa saya telah selesai menjalani masa pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan saya telah secara jujur dan terbuka mengumumkan kepada publik status saya sebagai mantan terpidana, termasuk melalui media massa atau forum publik lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. [Catatan: Pilih pernyataan ini jika relevan dan hapus jika tidak pernah menjadi terpidana kasus apapun]
5.  Apabila saya *tidak pernah* menjadi terpidana kasus apapun, saya menyatakan bahwa saya tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana apapun. [Catatan: Gunakan pernyataan ini jika tidak pernah menjadi terpidana sama sekali]

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan bersedia menanggung segala akibat hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

[Kota], [Tanggal]

                                                        Yang Membuat Pernyataan,

Tempel Meterai Rp. 10.000,-
dan Bubuhkan Tanda Tangan

                                                        [Nama Lengkap Calon/Pembuat Pernyataan]

Penting: Redaksi resmi surat pernyataan, terutama terkait status mantan terpidana, harus mengacu pada formulir atau lampiran resmi yang dikeluarkan oleh KPU berdasarkan peraturan terbaru. Contoh di atas adalah ilustrasi berdasarkan persyaratan umum.

Tips Menyusun Surat Pernyataan KPU yang Tepat dan Sah¶

Agar surat pernyataan Anda diterima dan sah sesuai ketentuan KPU, perhatikan beberapa tips penting ini:

• Baca dengan Teliti Persyaratan KPU: Pastikan Anda memahami dengan benar persyaratan apa saja yang diminta dalam surat pernyataan tersebut. Jangan sampai ada poin yang terlewat atau salah diartikan.
• Gunakan Formulir Resmi (Jika Disediakan): KPU seringkali menyediakan format atau formulir standar untuk jenis-jenis surat pernyataan tertentu. Usahakan menggunakan formulir ini jika ada, karena sudah pasti sesuai dengan format dan redaksi yang diinginkan. Formulir ini biasanya dapat diunduh dari situs resmi KPU atau didapatkan di kantor KPU setempat.
• Isi Data Diri dengan Akurat: Pastikan semua data identitas Anda (nama, NIK, alamat, dll.) ditulis dengan benar dan sesuai dengan dokumen identitas Anda (KTP, KK).
• Nyatakan Fakta Sebenarnya: Ini adalah poin paling krusial. Jawab atau nyatakan semua hal dalam surat pernyataan dengan jujur dan apa adanya. Jangan pernah mencoba memalsukan informasi sekecil apapun.
• Perhatikan Redaksi Bahasa: Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ikuti redaksi yang ada dalam formulir resmi. Jika membuat sendiri (untuk kasus yang tidak ada formulir standarnya), gunakan kalimat yang jelas, lugas, dan tidak berbelit-belit.
• Bubuhkan Meterai yang Cukup dan Benar: Pastikan menggunakan meterai tempel dengan nominal yang berlaku saat ini (saat ini Rp. 10.000). Tempelkan meterai pada tempat yang disediakan atau di dekat tanda tangan. Tanda tangan harus mengenai atau menimpa sebagian meterai. Tanpa meterai atau meterai yang tidak benar, kekuatan hukum surat pernyataan bisa diragukan.
• Tanda Tangan Asli: Gunakan tanda tangan basah (bukan scan atau fotokopi tanda tangan). Pastikan tanda tangan Anda sesuai dengan tanda tangan di dokumen resmi lainnya seperti KTP.
• Periksa Kembali Sebelum Menyerahkan: Setelah selesai mengisi dan menandatangani, baca ulang seluruh isi surat pernyataan untuk memastikan tidak ada kesalahan pengetikan, data yang salah, atau bagian yang terlewat.
• Simpan Salinan: Fotokopi surat pernyataan yang sudah ditandatangani dan bermeterai untuk arsip pribadi Anda sebelum diserahkan ke KPU.
• Serahkan Sesuai Jadwal: Perhatikan batas waktu pengumpulan dokumen. Jangan terlambat menyerahkan surat pernyataan.

Fakta Menarik Seputar Surat Pernyataan KPU¶

Surat pernyataan KPU memiliki beberapa aspek menarik yang mungkin belum banyak diketahui:

• Kekuatan Hukum: Surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai memiliki status sebagai dokumen otentik di bawah tangan yang dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan jika terjadi sengketa atau permasalahan hukum.
• Konsekuensi Berat: Memberikan keterangan palsu dalam surat pernyataan KPU bukan hanya bisa membatalkan keikutsertaan dalam proses, tetapi juga dapat dijerat sanksi pidana berdasarkan undang-undang yang berlaku, termasuk undang-undang pemilu atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
• Evolusi Persyaratan: Jenis dan isi surat pernyataan bisa berubah dari waktu ke waktu, mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan kepemiluan yang baru disahkan. Misalnya, persyaratan terkait mantan terpidana yang terus diperbarui.
• Bagian dari Verifikasi: Surat pernyataan seringkali menjadi dasar bagi KPU untuk melakukan verifikasi faktual di lapangan. Contohnya, pernyataan domisili atau status pekerjaan.
• Digitalisasi: Dalam proses rekrutmen atau pendaftaran terbaru, KPU mulai mengintegrasikan proses pengumpulan surat pernyataan melalui sistem informasi online (misalnya SIAKBA untuk badan adhoc), meskipun dokumen fisiknya tetap harus diserahkan.

Jenis Pernyataan	Siapa yang Perlu Menyerahkan?	Tujuan Utama
Integritas & Netralitas	Calon Anggota PPK, PPS, KPPS	Memastikan independensi dan tidak berpihaknya penyelenggara
Bukan Anggota Partai Politik	Calon Anggota PPK, PPS, KPPS, Caleg	Memenuhi syarat independensi/netralitas
Bukan Mantan Terpidana Kasus Tertentu	Calon Anggota Legislatif	Memenuhi persyaratan rekam jejak pidana sesuai aturan
Bersedia Bekerja Penuh Waktu/Ditempatkan	Calon Anggota PPK, PPS, KPPS	Menjamin kesiapan dan komitmen dalam menjalankan tugas
Tidak Rangkap Jabatan (yang Dilarang)	Calon Anggota PPK, PPS, KPPS, Caleg	Menghindari konflik kepentingan dan memastikan fokus pada tugas KPU
Kebenaran Dokumen yang Dilampirkan	Semua Pihak yang Menyerahkan Dokumen	Menjamin keabsahan dan kebenaran dokumen pendukung
Kesediaan Mengumumkan Status Mantan Terpidana* (*)	Calon Legislatif (jika mantan terpidana)	Memenuhi kewajiban transparansi kepada publik sesuai undang-undang

() *Tergantung jenis kasus pidananya dan aturan terbaru.

Pentingnya Kejujuran dan Akurasi¶

Mengisi dan menandatangani surat pernyataan KPU adalah tindakan serius yang memiliki bobot hukum. Kejujuran dan akurasi adalah modal utama. Informasi yang salah atau disembunyikan tidak hanya bisa menggagalkan proses, tetapi juga merusak reputasi dan berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu memiliki mekanisme verifikasi untuk memeriksa kebenaran sebagian informasi yang Anda nyatakan. Jadikan surat pernyataan ini sebagai wujud komitmen Anda terhadap proses demokrasi yang bersih dan berintegritas.

Proses pembuatan dan pengumpulan surat pernyataan mungkin terasa rumit bagi sebagian orang, namun dengan memahami tujuan, jenis, komponen, dan tips di atas, diharapkan Anda bisa menyusunnya dengan lancar dan benar. Selalu rujuk pada pengumuman resmi atau petugas KPU jika ada keraguan mengenai persyaratan atau format surat pernyataan terbaru.

Bagaimana pengalaman Anda terkait surat pernyataan KPU? Apakah Anda pernah kesulitan dalam menyusunnya? Yuk, share pengalaman dan pertanyaan Anda di kolom komentar di bawah!