Panduan Lengkap Contoh Surat Permohonan PM1: Mudah Dipahami & Praktis!

Updated: 06 Jun, 2025 • 0 • min read

Table of Contents

Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk, yang seringkali diurus melalui mekanisme atau formulir yang dikenal dengan kode PM1 di beberapa daerah atau sistem administrasi, adalah dokumen krusial bagi siapa saja yang berpindah domisili di dalam wilayah Indonesia. Dokumen ini menjadi bukti sah bahwa seseorang beserta anggota keluarganya telah terdaftar secara resmi akan berpindah dari alamat lama ke alamat yang baru. Proses penerbitannya melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat, atau melalui pengantar dari tingkat kelurahan/kecamatan, tergantung kebijakan daerah.

Meskipun proses pengurusan SKP-WNIK (Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia) atau yang terkait dengan formulir PM1 kini banyak menggunakan sistem digital atau formulir standar dari Disdukcapil, pemahaman tentang esensi permohonan dan terkadang kebutuhan akan surat permohonan formal (misalnya, sebagai pengantar atau pelengkap) masih relevan. Surat permohonan ini berfungsi sebagai pemberitahuan resmi dari penduduk kepada instansi terkait mengenai niat dan data kepindahan mereka. Dengan adanya surat permohonan, instansi dapat memproses perpindahan data kependudukan dengan lebih terstruktur dan sesuai dengan data yang diajukan pemohon. Surat ini juga menjadi catatan administrasi awal bagi penduduk yang bersangkutan.

Apa Itu Surat Permohonan PM1 dan SKP-WNIK?¶

Istilah “PM1” sering merujuk pada formulir atau kode proses administrasi kependudukan terkait pindah datang penduduk. Dokumen akhirnya yang diterbitkan oleh Disdukcapil adalah Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia (SKP-WNIK) bagi penduduk yang pindah antar kabupaten/kota atau antar provinsi. Sementara itu, untuk perpindahan dalam satu kabupaten/kota (antar kecamatan atau antar kelurahan/desa), dokumen yang diterbitkan bisa berbeda namanya namun intinya sama: bukti resmi perpindahan domisili.

Surat permohonan PM1, dalam konteks ini, dapat diartikan sebagai surat yang ditulis oleh penduduk yang bersangkutan untuk mengajukan permintaan penerbitan SKP-WNIK atau dokumen pindah domisili lainnya kepada instansi yang berwenang. Surat ini bisa ditujukan kepada Kepala Disdukcapil, atau mungkin kepada Lurah/Camat terlebih dahulu untuk mendapatkan surat pengantar, tergantung pada alur birokrasi di daerah masing-masing. Fungsinya adalah sebagai sarana komunikasi resmi antara pemohon dengan pihak pemerintah daerah terkait rencana kepindahan.

Memahami dan Membuat Contoh Surat Permohonan PM1
Image just for illustration

Surat permohonan ini penting karena memastikan bahwa pihak berwenang mendapatkan informasi yang akurat mengenai data pemohon, anggota keluarga yang ikut pindah, alamat asal, dan alamat tujuan pindah. Keakuratan data dalam permohonan sangat menentukan kelancaran proses selanjutnya, termasuk pembaruan data di Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di tempat tujuan. Tanpa dokumen resmi seperti SKP-WNIK atau surat pindah lainnya, penduduk akan kesulitan melakukan pembaruan data di alamat baru.

Kapan dan Kenapa Butuh Surat Permohonan PM1?¶

Anda membutuhkan surat permohonan PM1 (atau lebih tepatnya, mengajukan permohonan untuk mendapatkan SKP-WNIK) saat Anda berencana atau sudah berpindah tempat tinggal secara permanen ke wilayah administrasi yang berbeda dari tempat tinggal sebelumnya. Wilayah administrasi ini bisa berbeda kelurahan/desa, berbeda kecamatan, berbeda kabupaten/kota, atau bahkan berbeda provinsi. Kepindahan ini wajib dilaporkan secara resmi agar data kependudukan Anda terbarui.

Alasan kenapa Anda perlu mengurus surat pindah sangat beragam dan krusial. Pertama dan utama, untuk memperbarui data alamat di KK dan KTP Anda. KTP elektronik dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang sama seumur hidup memang canggih, tapi data alamat domisili di dalamnya dan di database SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) harus sesuai dengan tempat tinggal Anda yang sebenarnya. Data yang tidak akurat bisa menimbulkan berbagai masalah administratif di kemudian hari.

Selain itu, dokumen pindah domisili seperti SKP-WNIK adalah syarat mutlak untuk mengurus banyak keperluan di tempat tinggal yang baru. Misalnya, pendaftaran sekolah anak, pengurusan BPJS Kesehatan, pembukaan rekening bank, pendaftaran listrik/air, bahkan sampai urusan waris atau hak pilih dalam pemilihan umum (Pemilu) sangat bergantung pada keabsahan data domisili Anda. Mengurus surat pindah adalah langkah awal yang wajib dilakukan untuk memastikan Anda diakui secara legal sebagai penduduk di tempat tinggal baru Anda dan berhak atas semua layanan publik di sana. Jangan sampai menunda pengurusan dokumen ini, karena akan menyulitkan diri Anda sendiri di masa mendatang.

Siapa yang Menerbitkan PM1 dan Bagaimana Prosesnya?¶

Dokumen akhir yang terkait dengan “PM1”, yaitu SKP-WNIK, secara resmi diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) tingkat Kabupaten/Kota. Merekalah otoritas yang berwenang mengeluarkan surat keterangan pindah yang berlaku lintas kabupaten/kota atau provinsi. Untuk perpindahan dalam satu kabupaten/kota, Disdukcapil juga yang menerbitkan dokumen pindahnya, meski namanya mungkin sedikit berbeda.

Proses pengurusannya umumnya dimulai dari tingkat terbawah, yaitu RT dan RW di alamat asal. Anda biasanya perlu meminta surat pengantar dari RT dan RW di tempat lama Anda yang menyatakan bahwa Anda dan keluarga akan pindah. Surat pengantar RT/RW ini kemudian dibawa ke kantor Kelurahan atau Desa di alamat asal untuk mendapatkan surat pengantar atau formulir permohonan pindah yang lebih resmi dari Kelurahan/Desa.

Setelah mendapatkan pengantar dari Kelurahan/Desa, proses selanjutnya tergantung tujuan pindahnya. Jika pindah antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota, surat pengantar Kelurahan/Desa biasanya dibawa ke kantor Kecamatan untuk mendapatkan verifikasi atau pengantar lanjutan, sebelum akhirnya dibawa ke Disdukcapil. Jika pindah antar kabupaten/kota atau antar provinsi, surat pengantar dari Kelurahan/Desa (atau mungkin dari Kecamatan jika diperlukan) langsung dibawa ke Disdukcapil Kabupaten/Kota asal untuk memproses penerbitan SKP-WNIK. Di era digital, beberapa daerah memungkinkan permohonan dilakukan langsung ke Disdukcapil secara online atau melalui aplikasi khusus.

Bagian-Bagian Penting dalam Surat Permohonan PM1¶

Jika Anda perlu menyusun surat permohonan formal untuk mengurus SKP-WNIK atau surat pindah lainnya, ada beberapa bagian penting yang wajib ada dalam surat tersebut agar informatif dan diproses dengan baik oleh pihak berwenang. Struktur surat formal pada umumnya akan digunakan. Bagian-bagian ini memastikan semua data yang diperlukan oleh Disdukcapil atau kantor Kelurahan/Kecamatan tercantum dengan jelas.

Pertama, ada Kepala Surat atau Kop Surat. Jika surat ini diajukan oleh sebuah institusi atau perusahaan atas nama karyawannya (jarang terjadi untuk permohonan pindah individu biasa, kecuali kasus khusus), kop surat resmi instansi tersebut bisa dicantumkan. Namun, untuk permohonan perorangan biasa, kop surat tidak wajib ada. Langsung dimulai dengan tempat dan tanggal surat dibuat.

Berikutnya adalah Tempat dan Tanggal Surat. Cantumkan nama kota tempat surat dibuat dan tanggal pembuatan surat. Contoh: Jakarta, 26 Oktober 2023. Ini penting sebagai penanda waktu pengajuan permohonan.

Kemudian, Nomor Surat, Lampiran, dan Hal. Untuk permohonan perorangan, nomor surat biasanya dikosongkan atau diberi keterangan strip (-). Lampiran diisi dengan jumlah dokumen pendukung yang Anda sertakan bersama surat permohonan, misalnya “4 (empat) berkas”. Bagian Hal sangat krusial; isilah dengan judul yang jelas mengenai tujuan surat ini, misalnya “Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk (SKP-WNIK)” atau “Permohonan Pengantar Pindah Domisili”.

Selanjutnya, Alamat Tujuan Surat. Tuliskan kepada siapa surat ini ditujukan secara jelas. Jika mengajukan langsung ke Disdukcapil, tulis “Kepada Yth. Bapak/Ibu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil [Nama Kabupaten/Kota] di - [Tempat]”. Jika mengajukan pengantar melalui Lurah/Camat, sesuaikan tujuannya menjadi “Kepada Yth. Bapak/Ibu Lurah/Camat [Nama Kelurahan/Kecamatan] di - [Tempat]”. Penulisan alamat tujuan yang tepat memastikan surat Anda sampai ke pihak yang berwenang memprosesnya.

Setelah itu, Salam Pembuka. Gunakan salam formal seperti “Dengan hormat,” atau “Assalamu’alaikum Wr. Wb.” diikuti dengan koma. Ini menunjukkan sopan santun dalam berkomunikasi secara formal.

Bagian paling inti adalah Isi Surat Permohonan. Di sini, Anda harus memperkenalkan diri sebagai pemohon dan menjelaskan maksud surat ini. Cantumkan data diri lengkap Anda sebagai Kepala Keluarga atau perwakilan yang mengurus: Nama Lengkap, NIK (Nomor Induk Kependudukan), Nomor KK lama, dan Alamat Asal Lengkap (termasuk RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi). Jelaskan bahwa Anda mengajukan permohonan penerbitan SKP-WNIK sehubungan dengan rencana pindah domisili Anda.

Detail berikutnya dalam isi surat adalah Data Alamat Tujuan Pindah. Cantumkan Alamat Lengkap Tujuan Pindah Anda dengan sangat akurat, mencakup RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi yang baru. Keakuratan alamat tujuan ini vital untuk proses pendataan Anda di tempat yang baru. Anda bisa menambahkan alasan pindah secara singkat jika perlu, misalnya karena pekerjaan atau mengikuti keluarga.

Jangan lupakan Daftar Anggota Keluarga yang Ikut Pindah. Buat daftar tabel atau poin-poin yang memuat data setiap anggota keluarga yang akan pindah bersama Anda, lengkap dengan NIK, Nama Lengkap, Tanggal Lahir, dan Hubungan Keluarga (Istri, Anak, dll.). Data ini penting agar seluruh anggota keluarga terdaftar dalam satu dokumen pindah dan bisa masuk dalam KK yang baru di alamat tujuan. Pastikan NIK dan nama sesuai dengan data kependudukan yang ada.

Bagian penutup isi surat biasanya berupa pernyataan mengenai Dokumen Pendukung yang Dilampirkan. Sebutkan bahwa Anda melampirkan dokumen-dokumen yang disyaratkan sesuai daftar lampiran, dan sebutkan beberapa dokumen utamanya seperti KK asli, KTP asli, surat pengantar RT/RW (jika ada), dll. Ini memudahkan petugas verifikasi.

Kemudian, Penutup Surat. Sampaikan harapan Anda agar permohonan dapat disetujui dan diproses dengan cepat. Ucapkan terima kasih atas perhatian dan bantuan pihak yang dituju. Gunakan kalimat seperti “Besar harapan kami kiranya permohonan ini dapat disetujui…” dan “Atas perhatian dan persetujuan Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.”

Akhiri dengan Salam Penutup, misalnya “Hormat saya,” atau “Wassalamu’alaikum Wr. Wb.”

Terakhir, di bawah salam penutup, bubuhkan Tanda Tangan Anda dan tuliskan Nama Lengkap Anda sebagai pemohon. Tanda tangan menjadi bukti keabsahan permohonan yang Anda ajukan.

Memahami setiap bagian ini akan membantu Anda menyusun surat permohonan yang lengkap dan memenuhi standar formal, sehingga proses pengurusan dokumen pindah Anda bisa berjalan lancar. Pastikan semua data yang Anda masukkan identik dengan data pada dokumen kependudukan Anda yang sah.

Tips Membuat Surat Permohonan PM1 yang Benar¶

Menulis surat permohonan untuk pengurusan dokumen kependudukan seperti SKP-WNIK memang terdengar formal, tapi sebenarnya tidak sulit. Kuncinya adalah kelengkapan data dan kejelasan maksud. Berikut beberapa tips yang bisa Anda terapkan saat membuat surat permohonan PM1 (atau permohonan SKP-WNIK):

Gunakan Bahasa Indonesia yang Formal dan Baku: Hindari penggunaan bahasa gaul atau singkatan. Gunakan kalimat yang jelas, lugas, dan sopan sesuai kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam konteks surat resmi.
Cantumkan Semua Data yang Diminta dengan Akurat: Ini adalah poin terpenting. Pastikan Nama, NIK, Nomor KK, Alamat Asal, dan Alamat Tujuan tertulis dengan benar, tanpa ada kesalahan ketik sedikit pun. Satu angka NIK atau satu huruf di nama yang salah bisa menghambat proses.
Sebutkan Anggota Keluarga yang Pindah Secara Rinci: Jangan hanya menyebutkan “saya dan keluarga”. Daftar setiap nama anggota keluarga yang ikut pindah beserta NIK, tanggal lahir, dan hubungan keluarga dengan jelas, seperti contoh format tabel di bagian isi surat.
Tentukan Alamat Tujuan Surat dengan Tepat: Pastikan Anda tahu kepada siapa surat ini akan ditujukan. Apakah langsung ke Kepala Disdukcapil, atau perlu melalui Lurah/Camat terlebih dahulu? Sesuaikan alamat tujuan surat dengan prosedur yang berlaku di daerah Anda.
Jelaskan Maksud Permohonan dengan Singkat dan Jelas: Langsung pada intinya: Anda mengajukan permohonan penerbitan SKP-WNIK karena akan pindah domisili dari alamat A ke alamat B.
Daftar Dokumen Pendukung di Bagian Lampiran: Sebutkan semua dokumen yang Anda lampirkan. Di bagian isi surat, Anda bisa merujuk ke lampiran tersebut. Ini memudahkan petugas untuk memeriksa kelengkapan berkas Anda.
Periksa Kembali (Proofread) Sebelum Ditandatangani: Setelah selesai menulis, baca ulang surat Anda dengan teliti. Cek kembali semua data, ejaan, dan tata bahasa. Pastikan tidak ada kesalahan sama sekali sebelum Anda mencetak dan menandatanganinya.
Simpan Salinan Surat Permohonan: Setelah surat ditandatangani dan dilampiri dokumen, buat satu atau beberapa salinan (fotokopi) untuk arsip pribadi Anda. Ini berguna jika sewaktu-waktu Anda membutuhkan bukti pengajuan permohonan.
Hubungi Disdukcapil atau Kantor Kelurahan/Kecamatan Setempat: Prosedur dan persyaratan bisa sedikit berbeda antar daerah. Sebaiknya Anda menghubungi Disdukcapil atau kantor Kelurahan/Kecamatan di alamat asal Anda sebelum membuat surat permohonan dan mengumpulkan dokumen. Tanyakan persyaratan terbaru dan prosedur yang harus diikuti.

Mengikuti tips ini akan membantu Anda menyusun surat permohonan yang efektif dan mempercepat proses pengurusan dokumen pindah domisili Anda. Ingat, niat baik Anda untuk tertib administrasi kependudukan akan dipermudah dengan kelengkapan dan keakuratan data yang Anda berikan.

Contoh Surat Permohonan PM1¶

Berikut adalah contoh kerangka surat permohonan yang bisa Anda gunakan sebagai panduan untuk mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk (SKP-WNIK). Contoh ini ditujukan langsung kepada Kepala Disdukcapil, yang merupakan otoritas penerbit SKP-WNIK untuk perpindahan antar kabupaten/kota atau provinsi. Anda bisa menyesuaikannya jika permohonan Anda ditujukan kepada Lurah atau Camat untuk mendapatkan surat pengantar.

[Tempat Surat Dibuat], [Tanggal Surat Dibuat]

Nomor     : - (atau sesuaikan jika ada nomor surat resmi)
Lampiran  : [Jumlah dokumen pendukung, misal: 5 (lima) berkas]
Hal       : Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk (SKP-WNIK)

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
[Nama Kabupaten/Kota Asal]
di -
     [Tempat Kedudukan Disdukcapil, misal: Jakarta Selatan]

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Lengkap : [Nama Lengkap Anda sesuai KTP/KK]
NIK          : [Nomor Induk Kependudukan Anda]
Nomor KK     : [Nomor Kartu Keluarga Anda yang Lama]
Alamat Asal  : [Alamat Lengkap Sesuai KTP/KK Lama Anda]
               RT [Nomor] RW [Nomor]
               Kelurahan [Nama Kelurahan/Desa Asal] Kecamatan [Nama Kecamatan Asal]
               Kabupaten/Kota [Nama Kab/Kota Asal] Provinsi [Nama Provinsi Asal]
Nomor Telepon : [Nomor Telepon yang Mudah Dihubungi]

Dengan ini mengajukan permohonan untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk (SKP-WNIK) sehubungan dengan rencana pindah domisili kami dari alamat asal tersebut di atas ke alamat tujuan sebagai berikut:

Alamat Tujuan : [Alamat Lengkap Tujuan Pindah Anda]
               RT [Nomor] RW [Nomor]
               Kelurahan [Nama Kelurahan/Desa Tujuan] Kecamatan [Nama Kecamatan Tujuan]
               Kabupaten/Kota [Nama Kab/Kota Tujuan] Provinsi [Nama Provinsi Tujuan]
Kode Pos      : [Kode Pos Alamat Tujuan]
Alasan Pindah : [Misal: Mengikuti Suami/Istri, Mendapatkan Pekerjaan, Mendekati Keluarga, dll.]

Adapun anggota keluarga yang ikut pindah domisili bersama saya dan tercantum dalam satu Kartu Keluarga adalah sebagai berikut:

| No. | NIK             | Nama Lengkap              | Tanggal Lahir    | Hubungan Keluarga |
|-----|-----------------|---------------------------|------------------|-------------------|
| 1   | [NIK Anggota 1] | [Nama Anggota Keluarga 1] | [DD-MM-YYYY]     | [Hubungan, misal: Istri] |
| 2   | [NIK Anggota 2] | [Nama Anggota Keluarga 2] | [DD-MM-YYYY]     | [Hubungan, misal: Anak Kandung] |
| 3   | ...             | ...                       | ...              | ...               |
(Tambahkan baris sesuai jumlah anggota keluarga yang pindah)

Sebagai kelengkapan permohonan ini, bersama surat ini saya lampirkan dokumen-dokumen pendukung yang disyaratkan, antara lain:
1. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) lama.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik.
3. Surat Pengantar Pindah dari RT dan RW (jika dipersyaratkan).
4. Surat Pengantar Pindah dari Kelurahan/Desa (jika dipersyaratkan).
5. [Sebutkan dokumen lain yang dipersyaratkan, misal: Fotokopi Akta Nikah, Fotokopi Akta Kelahiran anak, Pas Foto, dll.]

Besar harapan kami kiranya permohonan ini dapat disetujui dan Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk (SKP-WNIK) dapat segera diterbitkan guna keperluan administrasi kependudukan kami selanjutnya di alamat tujuan.

Atas perhatian dan persetujuan Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

(Tanda Tangan Asli)

[Nama Lengkap Anda]

Penjelasan Tambahan Mengenai Contoh Surat:

Nomor Surat: Untuk permohonan perorangan, nomor surat biasanya tidak diperlukan. Cukup diisi “-” atau dikosongkan. Nomor surat penting jika permohonan diajukan oleh atau melalui sebuah institusi.
Lampiran: Isi jumlah total lembar atau jenis dokumen yang Anda lampirkan. Pastikan jumlahnya sesuai dengan dokumen fisik yang Anda serahkan.
Hal: Pastikan judul permohonan sangat jelas. Jika Anda hanya memerlukan surat pengantar dari Lurah/Camat (bukan SKP-WNIK langsung dari Disdukcapil), ubah “Hal” menjadi “Permohonan Surat Pengantar Pindah Domisili”.
Alamat Tujuan: Sesuaikan alamat ini dengan pihak yang akan Anda tuju pertama kali. Jika langsung ke Disdukcapil untuk SKP-WNIK, tujuannya Kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota. Jika melalui Lurah/Camat untuk pengantar, tujuannya adalah Lurah/Camat setempat.
Isi Surat: Data diri Anda sebagai pemohon (biasanya Kepala Keluarga atau yang mewakili) harus lengkap dan sesuai dengan KTP/KK lama. Data alamat asal dan tujuan juga harus sangat rinci.
Daftar Anggota Keluarga: Bagian ini sangat penting. Jangan sampai ada anggota keluarga yang ikut pindah tapi tidak tercantum di sini, karena mereka tidak akan masuk dalam SKP-WNIK dan KK baru Anda. Pastikan data NIK, nama, dan hubungan keluarga akurat.
Dokumen Pendukung: Sebutkan dokumen apa saja yang Anda lampirkan. Daftar ini harus sesuai dengan persyaratan yang diberlakukan oleh Disdukcapil atau kantor Kelurahan/Kecamatan setempat. Selalu konfirmasi persyaratan terbaru.

Contoh surat ini memberikan kerangka dasar. Anda perlu mengisi bagian-bagian yang diberi tanda kurung siku [ ] dengan data pribadi dan data kepindahan Anda yang sebenarnya.

Contoh Adaptasi untuk Surat Pengantar ke Lurah/Camat¶

Jika prosedur di daerah Anda mengharuskan pengurusan surat pengantar dari Lurah atau Camat terlebih dahulu sebelum ke Disdukcapil, Anda bisa mengadaptasi contoh surat di atas. Bagian yang diubah utamanya adalah “Hal”, “Alamat Tujuan”, dan “Isi Surat”.

Misalnya:

Hal: Permohonan Surat Pengantar Pindah Domisili
Kepada Yth.: Bapak/Ibu Lurah [Nama Kelurahan/Desa Asal] di - [Tempat] (Atau Camat jika langsung ke Kecamatan)
Isi Surat: Ganti kalimat “Dengan ini mengajukan permohonan untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk (SKP-WNIK)…” menjadi “Dengan ini mengajukan permohonan untuk penerbitan Surat Pengantar Pindah Domisili sehubungan dengan rencana pindah domisili kami…”. Tujuan surat pengantar ini adalah agar pihak Kelurahan/Camat memberikan rekomendasi atau menerbitkan surat pengantar yang nantinya akan Anda bawa ke Disdukcapil.

Inti data (asal, tujuan, siapa saja yang pindah, dokumen) tetap sama, hanya tujuan dan jenis dokumen yang dimohonkan berbeda. Selalu pastikan Anda mengikuti prosedur yang benar di daerah Anda.

Dokumen Pendukung yang Biasanya Diperlukan¶

Selain surat permohonan (jika dipersyaratkan), ada beberapa dokumen utama yang pasti akan diminta saat Anda mengurus SKP-WNIK atau surat pindah domisili. Persyaratan bisa sedikit bervariasi antar daerah, jadi selalu konfirmasi ke Disdukcapil atau kantor layanan publik setempat. Namun, secara umum dokumen-dokumen berikut biasanya dibutuhkan:

Kartu Keluarga (KK) Asli dan Fotokopi: Ini adalah dokumen paling penting karena memuat data lengkap seluruh anggota keluarga Anda di alamat asal. Data dari KK lama akan menjadi dasar untuk penerbitan dokumen pindah.
Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Asli dan Fotokopi: KTP adalah identitas diri Anda. Petugas perlu memverifikasi data Anda sebagai pemohon dan memastikan identitas Anda valid.
Surat Pengantar dari RT dan RW: Ini adalah pengantar dari pengurus lingkungan setempat yang membenarkan bahwa Anda memang penduduk di sana dan berencana pindah. Meskipun terdengar tradisional, di banyak daerah ini masih menjadi langkah awal yang penting.
Surat Pengantar dari Kelurahan/Desa: Pengantar dari Kelurahan/Desa memberikan legitimasi yang lebih tinggi atas permohonan pindah Anda sebelum dibawa ke tingkat Kecamatan atau Disdukcapil. Di beberapa tempat, surat pengantar ini mungkin berupa formulir khusus dari Kelurahan.
Fotokopi Akta Nikah/Surat Kawin: Diperlukan jika Anda pindah mengikuti suami/istri, atau jika status perkawinan Anda belum terbarui di KK lama. Ini sebagai bukti sah hubungan keluarga.
Fotokopi Akta Kelahiran Anggota Keluarga: Terutama untuk anak-anak yang ikut pindah. Ini penting untuk memverifikasi data kelahiran mereka.
Pas Foto: Beberapa daerah mungkin masih mensyaratkan pas foto ukuran tertentu (misal 3x4 atau 4x6) untuk ditempel pada formulir atau dokumen. Tanyakan mengenai latar belakang warna foto yang diminta (biasanya merah atau biru).
Dokumen Lain yang Relevan: Tergantung alasan atau kondisi pindah. Misalnya, surat keterangan dari perusahaan jika pindah karena mutasi kerja, surat keterangan kematian jika pindah karena salah satu anggota keluarga meninggal, atau dokumen lain sesuai kebijakan lokal.

Pastikan Anda membawa dokumen asli untuk ditunjukkan dan menyerahkan fotokopi yang sudah dilegalisir (jika dipersyaratkan) atau setidaknya fotokopi yang jelas dan terbaca. Menyusun dokumen-dokumen ini dengan rapi sesuai daftar lampiran di surat permohonan akan sangat membantu petugas.

Proses Pengurusan Setelah Surat Permohonan Diajukan¶

Setelah Anda menyiapkan surat permohonan PM1 (jika diperlukan) dan mengumpulkan semua dokumen pendukung, langkah selanjutnya adalah mengajukannya ke instansi terkait. Berikut gambaran umum proses yang mungkin Anda hadapi:

Pengajuan Berkas: Anda datang ke kantor yang dituju (RT/RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan, atau Disdukcapil, sesuai alur di daerah Anda) dan menyerahkan surat permohonan beserta dokumen pendukung. Jika layanan sudah online, Anda akan mengunggah dokumen melalui aplikasi atau website.
Verifikasi Dokumen: Petugas akan memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen yang Anda serahkan. Mereka akan mencocokkan data di dokumen dengan data Anda di sistem kependudukan (SIAK). Jika ada dokumen yang kurang atau data yang tidak sesuai, Anda akan diminta untuk melengkapinya atau melakukan perbaikan.
Pencatatan dan Proses di Sistem: Setelah dokumen lengkap dan valid, data kepindahan Anda akan dicatat dalam sistem administrasi kependudukan. Proses ini bisa memakan waktu, tergantung antrean dan kebijakan kantor.
Survei Lapangan (Opsional): Pada beberapa kasus atau jika ada keraguan mengenai keabsahan alamat tujuan, Disdukcapil atau aparat kewilayahan (Kelurahan/Kecamatan) mungkin melakukan survei lapangan ke alamat tujuan yang Anda cantumkan. Ini untuk memastikan bahwa alamat tersebut benar-benar ada dan Anda akan berdomisili di sana.
Penerbitan Dokumen Pindah: Jika semua proses verifikasi berjalan lancar, SKP-WNIK (atau dokumen pindah lainnya) akan diterbitkan. Dokumen ini berisi data Anda dan anggota keluarga yang pindah, alamat asal, dan alamat tujuan.
Pengambilan Dokumen: Anda akan diinformasikan kapan dokumen pindah Anda siap diambil. Pastikan Anda mengambil dokumen ini, karena ini adalah bukti sah kepindahan Anda.
Pelaporan di Tempat Tujuan: Dokumen pindah (SKP-WNIK) ini wajib dibawa ke Disdukcapil di Kabupaten/Kota tujuan untuk dilaporkan. Dengan dokumen ini, Anda bisa mengajukan pembuatan Kartu Keluarga (KK) baru di alamat tujuan dan pembaruan data di KTP elektronik Anda. Jangan menyimpan dokumen pindah ini terlalu lama, karena biasanya ada batas waktu pelaporan (misal 30 hari sejak diterbitkan).

Proses ini bisa bervariasi durasinya. Dengan adanya sistem SIAK Terpusat, proses antar-Disdukcapil (dari asal ke tujuan) diharapkan bisa lebih cepat dan terintegrasi. Namun, tetap ada tahapan manual atau semi-digital di tingkat bawah (RT/RW, Kelurahan, Kecamatan) di beberapa daerah.

mermaid graph LR A[Warga Mengajukan ke RT/RW Asal] --> B{Dapat Pengantar?}; B -- Ya --> C[Ajukan ke Kelurahan/Desa Asal]; C --> D{Dapat Pengantar/Formulir Pindah?}; D -- Ya --> E[Ajukan ke Disdukcapil Kab/Kota Asal]; E --> F[Verifikasi Dokumen & Data SIAK]; F --> G{Data Valid?}; G -- Ya --> H[Penerbitan SKP-WNIK]; G -- Tidak --> I[Perbaikan Data/Dokumen]; I --> F; H --> J[Warga Terima SKP-WNIK]; J --> K[Laporkan ke Disdukcapil Kab/Kota Tujuan]; K --> L[Proses Penerbitan KK & KTP Tujuan]; L --> M[Data Kependudukan Terbarui]; B -- Tidak/Online --> E; D -- Tidak/Online --> E;
Diagram alur umum proses pindah domisili (bisa bervariasi)

Fakta Menarik Seputar Pengurusan Dokumen Kependudukan¶

Mengurus dokumen kependudukan seperti surat pindah mungkin terasa seperti birokrasi yang rumit, tapi ada beberapa fakta menarik yang menunjukkan pentingnya sistem ini dan perkembangannya di Indonesia.

NIK Tunggal dan Seumur Hidup: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap penduduk Indonesia hanya memiliki satu NIK yang unik dan berlaku seumur hidup, bahkan setelah meninggal dunia (untuk keperluan pencatatan). NIK ini tidak akan berubah meskipun Anda berpindah domisili berkali-kali. Yang berubah adalah data alamat yang terasosiasi dengan NIK tersebut di database kependudukan.
Database Kependudukan Terpusat (SIAK): Pemerintah telah membangun Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang terpusat. Data kependudukan seluruh Indonesia kini terintegrasi. Ini seharusnya membuat proses perpindahan data antar daerah menjadi lebih mudah dan cepat dibandingkan sistem manual di masa lalu. Meskipun implementasinya masih terus disempurnakan di berbagai daerah.
Layanan Digital: Banyak Disdukcapil di berbagai daerah mulai menyediakan layanan pengurusan dokumen kependudukan secara online atau melalui aplikasi mobile. Ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat mengajukan permohonan tanpa harus datang langsung ke kantor dan mengantre, termasuk permohonan pindah. Cek website resmi Disdukcapil di daerah Anda untuk mengetahui apakah layanan online sudah tersedia.
SKP-WNIK Ada Masa Berlakunya: Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk (SKP-WNIK) yang diterbitkan Disdukcapil Kabupaten/Kota asal biasanya memiliki masa berlaku. Umumnya, masa berlakunya adalah 30 hari sejak tanggal diterbitkan. Ini artinya Anda wajib melaporkan kepindahan Anda ke Disdukcapil tujuan dan mengurus KK/KTP baru dalam jangka waktu tersebut. Jika lewat, Anda mungkin harus mengurus permohonan baru dari awal.
Pentingnya Data Akurat untuk Layanan Publik: Data kependudukan yang akurat dan terbarui di database SIAK menjadi dasar bagi berbagai layanan publik dan program pemerintah. Mulai dari penerbitan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), bantuan sosial, hingga daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilu. Jika data domisili Anda tidak sesuai, Anda bisa kehilangan hak atau kesulitan mengakses layanan-layanan tersebut di tempat tinggal baru.

Memahami fakta-fakta ini bisa memberikan perspektif bahwa pengurusan dokumen pindah bukan hanya soal “burokrasi”, tetapi bagian dari sistem besar administrasi negara yang bertujuan memastikan setiap penduduk memiliki identitas yang jelas dan terdaftar sesuai domisili sebenarnya.

Pentingnya Mengurus Dokumen Kependudukan Tepat Waktu¶

Menunda-nunda pengurusan dokumen kependudukan, termasuk surat pindah domisili, bisa menimbulkan berbagai masalah di kemudian hari yang jauh lebih merepotkan daripada proses pengurusannya itu sendiri. Tertib administrasi kependudukan adalah hak dan kewajiban setiap warga negara.

Salah satu konsekuensi paling fatal dari tidak mengurus surat pindah adalah kesulitan dalam mengakses layanan publik di tempat tujuan. Anda tidak akan bisa mendaftarkan anak ke sekolah di wilayah baru dengan mudah, karena syarat pendaftaran biasanya memerlukan KK dan KTP dengan alamat yang sesuai. Mengurus BPJS Kesehatan, mengurus surat-surat kendaraan, mengajukan kredit bank, bahkan melamar pekerjaan tertentu pun bisa terkendala jika alamat di KTP/KK Anda tidak sesuai dengan domisili Anda saat ini.

Selain itu, hak pilih Anda dalam Pemilu bisa terganggu. Daftar Pemilih Tetap (DPT) disusun berdasarkan data kependudukan. Jika data domisili Anda di KTP dan KK masih di alamat lama, Anda mungkin terdaftar sebagai pemilih di TPS alamat lama, padahal Anda sudah tidak tinggal di sana. Mengurus pindah domisili memastikan Anda terdaftar di TPS yang benar di tempat tinggal Anda yang baru, sehingga Anda dapat menggunakan hak pilih Anda.

Tidak hanya itu, dalam urusan administrasi keluarga, seperti kelahiran anak baru, kematian anggota keluarga, atau pernikahan, proses pencatatan sipil akan jauh lebih lancar jika data domisili Anda sudah sesuai dan terbarui. Mengurus waris atau pengalihan aset juga bisa menjadi rumit jika data kependudukan tidak sinkron dengan domisili sebenarnya.

Intinya, mengurus dokumen pindah domisili segera setelah Anda berpindah adalah investasi waktu dan tenaga yang sangat berharga untuk menghindari masalah-masalah administratif di masa mendatang. SKP-WNIK atau dokumen pindah lainnya adalah kunci untuk ‘mengaktifkan’ hak-hak sipil Anda di tempat tinggal yang baru. Jangan anggap remeh pentingnya memiliki data kependudukan yang akurat dan terbarui.

Akhir Kata¶

Memahami apa itu surat permohonan PM1, dokumen SKP-WNIK yang terkait, serta proses dan contoh suratnya adalah langkah awal yang baik bagi Anda yang berencana atau sudah berpindah domisili. Tertib dalam administrasi kependudukan bukan hanya memenuhi kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga membuka akses terhadap berbagai layanan publik dan menjamin hak-hak sipil Anda di tempat tinggal yang baru.

Meskipun prosedur detail mungkin bervariasi di setiap daerah dan tren digitalisasi layanan kependudukan semakin berkembang, esensi dari permohonan untuk memperbarui data pindah tetap sama: memberitahukan secara resmi kepada pemerintah mengenai kepindahan Anda. Dengan data yang akurat dan dokumen yang lengkap, proses pindah domisili Anda diharapkan bisa berjalan lancar.

Punya pengalaman mengurus PM1 atau SKP-WNIK? Ada pertanyaan seputar contoh surat permohonan ini atau proses pindah domisili? Yuk, bagikan cerita atau pertanyaan Anda di kolom komentar di bawah!

Suratku