Beranda hukum kuasa litigasi surat

Panduan Lengkap Contoh Surat Kuasa Litigasi: Mudah Dipahami & Efektif!

Updated: • 0 • min read
Table of Contents

Surat kuasa litigasi, atau sering juga disebut surat kuasa khusus, adalah salah satu dokumen paling fundamental dalam dunia hukum, khususnya di ranah pengadilan. Dokumen ini ibarat kunci yang membuka pintu bagi seorang advokat atau pengacara untuk mewakili Anda, kliennya, dalam menghadapi proses persidangan. Tanpa surat kuasa yang sah, seorang pengacara nggak bisa begitu saja bertindak atas nama Anda di depan hakim.

Dokumen ini bukan sekadar formalitas, lho. Di dalamnya terkandung pemberian wewenang yang spesifik dan terbatas dari seseorang (pemberi kuasa) kepada orang lain (penerima kuasa), biasanya advokat, untuk menangani perkara hukum tertentu di lembaga peradilan. Pemberian kuasa ini harus dilakukan secara hati-hati karena wewenang yang diberikan bisa sangat luas dalam konteks penyelesaian perkara.

Apa Itu Surat Kuasa Litigasi?

Gampangnya, surat kuasa litigasi adalah surat resmi yang Anda buat untuk menunjuk dan memberikan wewenang kepada seorang advokat (atau tim advokat) agar bisa bertindak mewakili Anda di pengadilan. Kata “litigasi” sendiri merujuk pada proses penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Jadi, beda sama surat kuasa umum untuk mengurus hal-hal administratif biasa, surat kuasa litigasi ini khusus untuk beracara di pengadilan.

Dokumen ini menjadi bukti bahwa advokat yang Anda tunjuk punya hak dan kewenangan legal untuk berbicara, mengajukan bukti, menanggapi argumen lawan, bahkan mengambil keputusan strategis (sesuai batasan dalam surat kuasa) atas nama Anda selama proses persidangan berlangsung. Tanpa surat ini, tindakan advokat tersebut dianggap tidak sah mewakili Anda.

Contoh Surat Kuasa Litigasi
Image just for illustration

Kenapa harus pakai surat kuasa? Bayangin aja kalau Anda harus hadir sendiri di setiap persidangan, setiap saksi diperiksa, setiap dokumen dibacakan. Pasti repot banget, kan? Nah, di sinilah peran surat kuasa litigasi. Anda menyerahkan urusan teknis persidangan kepada ahlinya, yaitu advokat, sementara Anda bisa fokus pada aktivitas lain.

Mengapa Surat Kuasa Litigasi Begitu Krusial?

Pentingnya surat kuasa litigasi nggak bisa dianggap remeh. Ini adalah fondasi legal bagi hubungan klien dan advokat dalam konteks peradilan. Beberapa alasan mengapa dokumen ini begitu krusial antara lain:

Pertama, ini adalah syarat formil yang diakui dan diwajibkan oleh hukum acara di Indonesia. Majelis hakim akan selalu memeriksa keabsahan surat kuasa yang diajukan oleh advokat di awal persidangan. Kalau surat kuasanya nggak memenuhi syarat, advokat bisa dianggap nggak punya hak untuk mewakili kliennya.

Kedua, surat kuasa ini memberikan kepastian hukum. Baik bagi klien, advokat, maupun pihak lawan dan pengadilan, dokumen ini memperjelas siapa yang berwenang bertindak atas nama siapa dalam perkara spesifik. Ini menghindari kebingungan dan potensi penyalahgunaan wewenang.

Ketiga, ini adalah bentuk delegasi wewenang yang jelas. Klien memberikan wewenang spesifik kepada advokat untuk melakukan tindakan-tindakan hukum yang dibutuhkan dalam persidangan, mulai dari mendaftar gugatan/permohonan/jawaban, menghadiri sidang, mendengarkan saksi, sampai pada perdamaian atau menerima putusan.

Bagian-bagian Penting dalam Surat Kuasa Litigasi

Sebuah surat kuasa litigasi yang sah harus memuat beberapa elemen kunci. Elemen-elemen ini biasanya sudah punya format standar dalam praktik hukum, tapi isinya harus disesuaikan dengan kasus konkret.

1. Judul Surat: Biasanya jelas tertulis “SURAT KUASA KHUSUS” atau “SURAT KUASA LITIGASI”. Kata “Khusus” ini penting banget karena membedakannya dari surat kuasa umum.

2. Identitas Pemberi Kuasa (Klien): Ini mencakup nama lengkap, nomor identitas (KTP/Paspor), alamat lengkap, dan data relevan lainnya (misalnya, jabatan jika badan hukum). Identitas harus jelas agar tidak salah orang.

3. Identitas Penerima Kuasa (Advokat/Pengacara): Ini mencakup nama lengkap advokat, nomor izin praktik advokat (Kartu Anggota PERADI/organisasi advokat lain yang sah), alamat kantor hukum, dan jika penerima kuasanya lebih dari satu advokat, semua namanya harus dicantumkan.

Legal Document
Image just for illustration

4. Penunjukan Kuasa: Pernyataan bahwa pemberi kuasa dengan ini memberikan kuasa kepada penerima kuasa.

5. Penjelasan Perkara (Posita): Ini bagian yang sangat krusial. Surat kuasa wajib menyebutkan dengan jelas mengenai perkara apa kuasa ini diberikan. Detail yang perlu dicantumkan meliputi:
* Jenis perkara: Perdata (misal: wanprestasi, perbuatan melawan hukum, perceraian, sengketa tanah), Pidana, Tata Usaha Negara, Niaga, dll.
* Pokok permasalahan secara ringkas: Misalnya, “dalam perkara gugatan wanprestasi terkait Perjanjian Sewa Menyewa antara [Nama Klien] melawan [Nama Lawan].”
* Identitas Pihak Lawan: Nama lengkap dan alamat pihak yang menjadi lawan dalam perkara tersebut.
* Lembaga Peradilan: Sebutkan di pengadilan mana perkara tersebut akan atau sedang diperiksa. Contoh: “di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan”, “di Pengadilan Agama Surabaya”, “di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung”.

6. Ruang Lingkup atau Batas Wewenang (Diktum): Ini adalah inti dari surat kuasa khusus. Harus disebutkan secara spesifik tindakan-tindakan yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa untuk kepentingan pemberi kuasa dalam perkara tersebut. Frasa kuncinya adalah “untuk dan atas nama Pemberi Kuasa”. Contoh wewenang yang umum dicantumkan:
* Menghadap di muka Pengadilan di semua tingkatan (tingkat pertama, banding, kasasi, peninjauan kembali).
* Menghadap para hakim, panitera, dan pejabat pengadilan lainnya.
* Membuat, menandatangani, dan mengajukan surat-surat gugatan/permohonan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, pembuktian, memori banding, memori kasasi, dll.
* Menyampaikan bukti-bukti (surat maupun saksi).
* Mendengarkan keterangan saksi-saksi lawan.
* Mengajukan dan/atau menolak eksepsi dan bantahan.
* Mengadakan dan/atau menerima segala pembayaran terkait perkara.
* Mempertahankan hak-hak pemberi kuasa.
* Menjalankan segala upaya hukum yang diperbolehkan undang-undang.
* Kadang juga dicantumkan wewenang khusus: Untuk mengadakan perdamaian (biasanya dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari klien), mencabut gugatan, atau menerima putusan. Wewenang ini harus sangat spesifik.

7. Klausul Substitusi (Opsional): Ini adalah wewenang bagi penerima kuasa untuk memberikan kuasa lagi kepada orang lain (advokat lain) yang ditunjuknya. Kalau tidak ada klausul ini, penerima kuasa tidak berhak mensubstitusikan kuasanya. Dalam praktik litigasi, klausul ini sering dicantumkan agar tim advokat bisa saling mewakili jika salah satu berhalangan.

8. Tanggal Pembuatan dan Tanda Tangan: Surat kuasa harus mencantumkan tanggal dibuatnya dan ditandatangani oleh Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa. Tanda tangan ini menjadi bukti persetujuan dari kedua belah pihak.

Kenapa Disebut “Khusus”? Penjelasan tentang Expressis Verbis

Surat kuasa untuk beracara di pengadilan disebut khusus karena pemberian wewenangnya harus bersifat expressis verbis. Ini adalah istilah Latin yang artinya “dengan kata-kata yang jelas/eksplisit”. Jadi, semua tindakan yang boleh dilakukan oleh advokat dalam persidangan harus disebutkan secara rinci dan terperinci dalam surat kuasa tersebut.

Ini berbeda dengan surat kuasa umum yang biasanya hanya memberikan wewenang luas untuk mengurus segala sesuatu terkait kepentingan pemberi kuasa (misalnya, mengurus harta benda secara umum). Dalam litigasi, nggak bisa cuma bilang “mengurus semua urusan hukum di pengadilan”. Harus disebut spesifik: mengajukan gugatan, menjawab gugatan, mengajukan bukti, mengajukan saksi, mengajukan banding, dst, untuk perkara nomor sekian, melawan si anu, di pengadilan anu.

Prinsip expressis verbis ini diatur dalam hukum acara perdata di Indonesia, seperti Pasal 123 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR) atau Pasal 147 ayat (1) Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg). Tujuannya adalah untuk melindungi pemberi kuasa agar wewenang yang diberikan tidak disalahgunakan oleh penerima kuasa.

Contoh Surat Kuasa Litigasi (Format Umum)

Berikut adalah contoh format umum surat kuasa litigasi. Ingat, ini hanyalah contoh. Detail di dalamnya harus disesuaikan dengan kasus dan identitas pihak yang sebenarnya.

SURAT KUASA KHUSUS

Nomor: [Nomor Surat Kuasa, biasanya diisi oleh kantor hukum, contoh: 123/SKK-Perdata/XII/2023]

Yang bertanda tangan di bawah ini:

[Nama Lengkap Pemberi Kuasa], [Jenis Kelamin], [Kebangsaan], [Agama], [Pekerjaan], bertempat tinggal di [Alamat Lengkap Pemberi Kuasa, termasuk RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten, Provinsi], pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) [Nomor NIK Pemberi Kuasa].
Selanjutnya disebut sebagai PEMBERI KUASA.

Dengan ini menerangkan, bahwa Pemberi Kuasa memilih domisili hukum di kantor kuasa hukumnya tersebut di bawah ini, dan dengan ini memberikan KUASA KHUSUS kepada:

  1. [Nama Lengkap Advokat 1], S.H., M.H.
  2. [Nama Lengkap Advokat 2], S.H.
  3. [Nama Lengkap Advokat 3], S.H., LL.M.
    (dan seterusnya, sebutkan semua advokat jika tim)

Para Advokat pada [Nama Kantor Hukum/Lembaga Bantuan Hukum], berkantor di [Alamat Lengkap Kantor Hukum]. Para Advokat tersebut terdaftar pada [Nama Organisasi Advokat yang menerbitkan izin, contoh: PERADI] berdasarkan Surat Keputusan [Nomor SK Pengangkatan Advokat] dan memiliki Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dengan Nomor [Nomor KTPA Advokat].
Selanjutnya secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri disebut sebagai PENERIMA KUASA.

KHUSUS

Untuk mewakili Pemberi Kuasa sebagai [PIHAK, contoh: TERGUGAT / PENGGUGAT / PEMOHON / TERMOHON / TURUT TERGUGAT, sebutkan perannya dalam kasus] dalam perkara [JENIS PERKARA, contoh: Perdata / Perceraian / Sengketa Tanah / Wanprestasi / Perbuatan Melawan Hukum] dengan Nomor Perkara [Jika sudah terdaftar, sebutkan nomornya, contoh: Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel - jika belum terdaftar, sebutkan “yang akan didaftarkan”] di [NAMA PENGADILAN TEMPAT PERKARA DIPERIKSA, contoh: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan / Pengadilan Agama Surabaya] melawan [NAMA LENGKAP PIHAK LAWAN DAN IDENTITAS SINGKAT/ALAMAT JIKA DIKETAHUI, contoh: Tuan Budi Santoso, beralamat di Jl. Merdeka No. 45 Jakarta Pusat, sebagai Penggugat].

Selanjutnya, untuk keperluan tersebut, Penerima Kuasa diberi kewenangan penuh untuk:

  1. Menghadap di hadapan Majelis Hakim, Panitera, serta Pejabat Pengadilan lainnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan/atau Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan/atau Mahkamah Agung Republik Indonesia;
  2. Menghadap di hadapan Pejabat/Instansi terkait lainnya seperti Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Notaris, Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pajak, Bank, dan lain-lain apabila diperlukan terkait dengan penanganan perkara ini;
  3. Menjalankan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pemeriksaan perkara ini, termasuk namun tidak terbatas pada: membuat dan mengajukan gugatan/permohonan/jawaban/replik/duplik/kesimpulan/bukti-bukti (surat dan saksi)/ memori banding/kontra memori banding/memori kasasi/kontra memori kasasi/permohonan peninjauan kembali/tanggapan atas permohonan peninjauan kembali;
  4. Mengajukan dan/atau menolak eksepsi dan bantahan dalam bentuk apapun;
  5. Mengajukan saksi-saksi dan mendengarkan keterangan saksi-saksi lawan;
  6. Membela dan mempertahankan hak-hak dan kepentingan Pemberi Kuasa;
  7. Mengadakan dan/atau menerima segala macam pembayaran terkait perkara;
  8. Mengajukan sita (conservatoir/revindicator) dan/atau membantah sita tersebut;
  9. Menyelesaikan perkara melalui perdamaian, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Kuasa;
  10. Menjalankan segala upaya hukum yang diperbolehkan menurut undang-undang;
  11. Menerima putusan dan/atau menolak putusan Pengadilan;
  12. Melaksanakan putusan pengadilan (eksekusi) apabila diperlukan.

Klausul Substitusi:
Penerima Kuasa berhak untuk mensubstitusikan kuasa ini kepada Advokat lain atau orang lain yang ditunjuknya dengan hak retensi dan revocatoir. (Hapus klausul ini jika tidak diperbolehkan).

Surat Kuasa Khusus ini diberikan di [Kota tempat surat dibuat] pada tanggal [Tanggal] bulan [Bulan] tahun [Tahun].

Pemberi Kuasa Penerima Kuasa (Para Advokat)
Tanda Tangan & Nama Tanda Tangan & Nama Advokat 1
Tanda Tangan & Nama Advokat 2
(dst., sesuai jumlah advokat yang menerima kuasa)

Catatan:
* Bagian dalam kurung siku [...] adalah placeholder yang harus diisi dengan data sebenarnya.
* Pastikan semua identitas (nama, alamat, nomor identitas) ditulis dengan benar dan sesuai dokumen resmi.
* Bagian “KHUSUS” dan rincian wewenang harus ditulis dengan hati-hati dan mencakup semua tindakan yang mungkin dibutuhkan dalam penanganan perkara. Jika ada tindakan spesifik yang tidak boleh dilakukan, itu juga bisa dicantumkan atau dibicarakan secara terpisah dengan advokat.
* Klausul substitusi opsional.
* Hak retensi (hak advokat untuk menahan dokumen/barang klien jika honor belum dibayar) dan hak revocatoir (hak untuk mencabut kuasa yang disubstitusikan) adalah istilah hukum yang sering dikaitkan dengan surat kuasa, tetapi penggunaannya dalam klausul substitusi perlu pemahaman lebih lanjut atau diskusi dengan advokat.

Tips Menyusun atau Memeriksa Surat Kuasa Litigasi

Sebagai klien yang akan memberikan kuasa, atau sebagai advokat yang akan menerima kuasa, ada beberapa tips yang perlu diperhatikan:

  1. Pastikan Identitas Jelas: Cek kembali nama lengkap, nomor identitas, dan alamat kedua belah pihak (pemberi dan penerima kuasa) sudah sesuai dengan dokumen resmi seperti KTP atau kartu advokat.
  2. Perkara dan Pihak Lawan Spesifik: Jelaskan dengan sangat spesifik perkara apa yang dikuasakan dan siapa pihak lawannya. Sebutkan nomor perkaranya jika sudah terdaftar. Jangan sampai ada keraguan.
  3. Ruang Lingkup Wewenang Rinci: Ini yang paling penting. Pastikan semua tindakan yang Anda izinkan advokat lakukan atas nama Anda dalam persidangan tercantum dengan jelas dan eksplisit (expressis verbis). Jangan biarkan ada ruang interpretasi yang bisa merugikan Anda.
  4. Pahami Klausul Khusus: Jika ada klausul tentang perdamaian atau pencabutan gugatan, pastikan Anda benar-benar memahami syaratnya (misalnya, harus dengan persetujuan tertulis dari Anda).
  5. Tanggal dan Tanda Tangan: Pastikan tanggal pembuatan surat kuasa dicantumkan dan kedua belah pihak menandatanganinya. Idealnya, tanda tangan pemberi kuasa dibubuhi materai.
  6. Originalitas: Serahkan surat kuasa yang asli kepada advokat Anda. Pengadilan biasanya meminta salinan yang sudah dilegalisir atau menunjukkan aslinya.

Kesalahan Umum yang Perlu Dihindari

Ada beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam pembuatan surat kuasa litigasi dan bisa berakibat fatal, seperti ditolaknya surat kuasa oleh hakim:

  • Identitas Tidak Jelas atau Salah: Nama atau alamat keliru, nomor identitas salah.
  • Perkara Tidak Spesifik: Hanya menyebutkan “mengurus perkara hukum” tanpa merinci jenis perkara, pokok masalah, pihak lawan, dan pengadilannya. Ini adalah kesalahan paling fatal terkait prinsip expressis verbis.
  • Wewenang Tidak Rinci: Tidak mencantumkan tindakan-tindakan spesifik seperti “mengajukan gugatan”, “menjawab”, “mengajukan bukti”, “mengajukan banding”, dsb.
  • Pihak Lawan Tidak Dicantumkan: Surat kuasa khusus untuk litigasi wajib menyebutkan siapa pihak lawannya.
  • Tidak Mencantumkan Pengadilan: Harus jelas di pengadilan mana kuasa ini berlaku.
  • Tidak Ditandatangani: Surat kuasa harus ditandatangani oleh kedua belah pihak.
  • Materai Tidak Cukup: Dalam praktik, surat kuasa sering dibubuhi materai dan dilegalisir di kantor pos atau notaris, meskipun secara hukum acara perdata, materai di tanda tangan pemberi kuasa sudah dianggap cukup untuk keabsahan formil.

Dasar Hukum Surat Kuasa dalam Litigasi

Pemberian kuasa secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya Pasal 1792 dan seterusnya. Pasal 1792 KUH Perdata menyebutkan bahwa pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

Untuk konteks beracara di pengadilan, hukum acaranya diatur dalam HIR (untuk wilayah Jawa dan Madura) dan RBg (untuk luar Jawa dan Madura). Pasal 123 HIR (atau Pasal 147 RBg) secara spesifik mengatur mengenai pemberian kuasa untuk beracara di pengadilan, yang menjadi dasar hukum kewajiban menggunakan surat kuasa khusus dan prinsip expressis verbis yang sudah dijelaskan sebelumnya. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat juga menegaskan peran advokat dalam mewakili klien berdasarkan surat kuasa.

Advocate in Court
Image just for illustration

Peran Advokat sebagai Penerima Kuasa

Setelah menerima surat kuasa litigasi yang sah, advokat punya tanggung jawab besar. Mereka bertindak sebagai perwakilan legal klien di mata hukum dan pengadilan. Advokat akan menggunakan wewenang yang diberikan dalam surat kuasa untuk:

  • Mempelajari kasus secara mendalam.
  • Menyusun strategi hukum yang paling baik untuk klien.
  • Menghadiri setiap persidangan yang diperlukan.
  • Berbicara, berargumen, dan mengajukan bukti di depan hakim.
  • Bernegosiasi (jika diberi wewenang dan diinstruksikan oleh klien).
  • Melakukan upaya hukum lain seperti banding, kasasi, dsb.

Advokat terikat pada kode etik profesi advokat dan undang-undang dalam menjalankan kuasanya. Meskipun diberi wewenang luas dalam proses persidangan, advokat tetap harus berkomunikasi dan meminta arahan dari klien untuk hal-hal strategis tertentu, terutama yang menyangkut keputusan penting seperti perdamaian atau penerimaan putusan.

Berakhirnya Surat Kuasa Litigasi

Surat kuasa litigasi tidak berlaku selamanya. Pemberian kuasa akan berakhir karena beberapa sebab, sesuai dengan Pasal 1813 KUH Perdata, yang meliputi:

  • Penarikan kembali kuasa oleh pemberi kuasa: Klien berhak menarik kembali kuasanya kapan saja. Penarikan ini sebaiknya diberitahukan secara resmi kepada advokat dan pengadilan.
  • Pengumuman penghentian kuasa oleh penerima kuasa: Advokat juga berhak mengundurkan diri dari kuasanya dengan alasan yang sah. Pengunduran diri ini juga harus diberitahukan kepada klien dan pengadilan.
  • Meninggalnya, pengampuan, atau pailitnya pemberi atau penerima kuasa: Jika salah satu pihak meninggal dunia atau mengalami kondisi hukum yang membuatnya tidak cakap bertindak (di bawah pengampuan atau pailit), maka kuasa biasanya berakhir secara otomatis.
  • Telah selesainya urusan yang dikuasakan: Jika perkara sudah selesai dan inkracht (berkekuatan hukum tetap), maka tujuan pemberian kuasa sudah tercapai dan kuasa berakhir.

Penting bagi kedua belah pihak untuk memahami kapan surat kuasa berakhir agar tidak ada tindakan hukum yang dilakukan tanpa dasar yang sah.

Fakta Menarik Seputar Surat Kuasa Litigasi

  • Frasa expressis verbis yang jadi ciri khas surat kuasa khusus berasal dari Bahasa Latin dan sudah digunakan dalam praktik hukum sejak lama di berbagai negara yang menganut sistem hukum civil law.
  • Di era digital sekarang, muncul diskusi tentang keabsahan surat kuasa elektronik. Namun, untuk litigasi di Indonesia, surat kuasa litigasi masih harus berupa dokumen fisik yang ditandatangani. Beberapa pengadilan sudah menerima e-court, tapi proses pendaftaran perkara dan pengajuan surat kuasa tetap mengikuti format yang ditetapkan.
  • Ada prinsip hak retensi bagi advokat, yaitu hak untuk menahan berkas perkara klien jika honorarium belum dibayar. Ini adalah salah satu jaminan bagi advokat, tapi penggunaannya harus sesuai dengan etika dan hukum.
  • Dalam kasus-kasus besar atau kompleks, satu klien bisa diwakili oleh tim advokat yang terdiri dari belasan advokat dalam satu surat kuasa, menunjukkan besarnya skala penanganan perkara tersebut.

Tabel Bagian Penting Surat Kuasa Khusus Litigasi

Bagian Penting Keterangan Wajib/Opsional Catatan
Judul Surat Menyatakan “SURAT KUASA KHUSUS” Wajib Harus jelas kata “Khusus”
Identitas Pemberi Kuasa Nama, NIK/Identitas lain, Alamat, Pekerjaan, dll. Wajib Harus akurat sesuai KTP/dokumen resmi
Identitas Penerima Kuasa Nama Advokat, Nomor KTPA/Izin Advokat, Alamat Kantor Hukum. Wajib Sebutkan semua nama advokat dalam tim
Penunjukan Kuasa Pernyataan memberikan kuasa. Wajib Frasa baku
Penjelasan Perkara Jenis perkara, pokok masalah ringkas, Nama Pihak Lawan, Pengadilan. Wajib Wajib spesifik dan expressis verbis
Ruang Lingkup Wewenang Daftar tindakan spesifik yang boleh dilakukan Advokat (menggugat, menjawab, bukti, dll.). Wajib Wajib rinci dan expressis verbis
Klausul Substitusi Wewenang Advokat untuk memberikan kuasa kepada orang lain. Opsional Jika ada, harus disebut jelas hak & batasnya
Tanggal & Tempat Pembuatan Kota dan tanggal surat dibuat. Wajib Menunjukkan kapan kuasa diberikan
Tanda Tangan Pemberi Kuasa & Penerima Kuasa. Wajib Idealnya Pemberi Kuasa bermaterai & dilegalisir

Kesimpulan

Surat kuasa litigasi adalah dokumen hukum yang vital dalam setiap proses persidangan. Ia adalah bukti legal yang memberikan wewenang khusus kepada seorang advokat untuk mewakili kepentingan kliennya di hadapan hukum. Pembuatan surat kuasa ini harus dilakukan dengan teliti, memastikan semua elemen wajib tercantum dengan jelas dan spesifik, terutama identitas para pihak, penjelasan perkara, pihak lawan, pengadilan, dan yang paling krusial, ruang lingkup wewenang yang diberikan secara expressis verbis. Memahami dokumen ini penting bagi siapa pun yang berurusan dengan proses hukum di pengadilan, baik sebagai klien maupun sebagai profesional hukum. Keabsahan dan kejelasan surat kuasa menjadi penentu langkah awal yang mulus dalam perjuangan mencari keadilan di pengadilan.

Yuk, Diskusi!

Nah, itu dia penjelasan lengkap tentang contoh surat kuasa litigasi beserta seluk-beluknya. Semoga artikel ini bermanfaat buat kamu yang lagi butuh informasi soal dokumen penting ini.

Gimana nih pendapat kamu? Ada pengalaman menarik terkait surat kuasa litigasi? Atau mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab? Jangan ragu buat tulis di kolom komentar di bawah ya! Kita ngobrol santai di sini.

Posting Komentar