Panduan Lengkap & Contoh Surat Kuasa Umum Advokat: Urusan Hukum Jadi Mudah!

Table of Contents

Surat kuasa adalah dokumen penting dalam dunia hukum. Dokumen ini memberikan wewenang kepada seseorang atau badan hukum lain untuk bertindak atas nama pemberi kuasa. Bagi seorang advokat, surat kuasa adalah fondasi dalam mewakili kliennya. Ada dua jenis utama surat kuasa yang sering digunakan: surat kuasa umum dan surat kuasa khusus. Kali ini, kita akan fokus membahas contoh surat kuasa umum advokat, memahami seluk-beluknya, dan bagaimana menyusunnya dengan benar.

Image just for illustration

Memahami surat kuasa umum sangat krusial, terutama jika Anda berencana menggunakan jasa advokat atau berprofesi sebagai advokat itu sendiri. Dokumen ini mengatur sejauh mana seorang advokat bisa bergerak mewakili kepentingan Anda. Tanpa surat kuasa yang sah, advokat tidak memiliki dasar hukum untuk bertindak atas nama kliennya.

Memahami Surat Kuasa¶

Sebelum masuk ke contoh spesifik, mari kita pahami dulu apa sebenarnya surat kuasa itu.

Definisi Surat Kuasa¶

Secara sederhana, surat kuasa adalah akta atau surat yang berisi pelimpahan kekuasaan atau wewenang dari satu pihak (pemberi kuasa) kepada pihak lain (penerima kuasa) untuk melakukan tindakan hukum tertentu atas nama pemberi kuasa. Dasar hukum surat kuasa diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya pada Pasal 1792 hingga Pasal 1819. Pasal 1792 KUH Perdata menyebutkan bahwa “Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.”

Surat kuasa ini menjadi bukti legal bahwa penerima kuasa memiliki hak untuk mewakili pemberi kuasa. Penting dicatat bahwa kekuasaan yang diberikan harus jelas dan terbatas, tergantung pada jenis surat kuasanya.

Jenis-jenis Surat Kuasa: Umum vs. Khusus¶

KUH Perdata membedakan antara surat kuasa umum dan khusus. Pemahaman terhadap perbedaan ini sangat penting, terutama dalam konteks hukum acara.

• Surat Kuasa Umum: Pasal 1795 KUH Perdata menyatakan bahwa pemberian kuasa yang dilakukan secara umum hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan. Artinya, kuasa ini hanya memberikan wewenang kepada penerima kuasa untuk mengurus kepentingan pada umumnya, yang biasanya berkaitan dengan administrasi atau tindakan pengurusan yang tidak spesifik pada suatu perkara atau objek tertentu. Contohnya, mengurus tagihan, mengelola properti secara umum (bukan menjual/mengagunkan), atau mengurus dokumen-dokumen rutin.
• Surat Kuasa Khusus: Berdasarkan Pasal 1796 KUH Perdata, pemberian kuasa yang dilakukan secara khusus hanya meliputi satu kepentingan tertentu atau lebih, atau mengenai suatu barang yang tertentu atau lebih. Ini adalah jenis surat kuasa yang wajib digunakan oleh advokat ketika mewakili klien dalam perkara di pengadilan. Ruang lingkupnya sangat spesifik, misalnya untuk mewakili dalam perkara perdata Nomor Perkara XXX di Pengadilan Negeri YYY.

Dalam praktik advokat, meskipun ada surat kuasa umum, jenis yang paling sering digunakan untuk berperkara di pengadilan adalah surat kuasa khusus. Surat kuasa umum lebih sering digunakan untuk keperluan non-litigasi yang bersifat pengurusan umum. Namun, beberapa kantor advokat mungkin menggunakan format surat kuasa yang menggabungkan unsur umum (untuk pengurusan administrasi terkait perkara) dan khusus (untuk tindakan berperkara itu sendiri) dalam satu dokumen. Ini dikenal sebagai surat kuasa “umum dan khusus”, meskipun secara hukum acara, bagian “khusus” inilah yang dianggap sah untuk mewakili di pengadilan.

Fungsi Surat Kuasa Umum bagi Advokat¶

Meskipun surat kuasa khusus dominan untuk berperkara, surat kuasa umum (atau klausul umum dalam surat kuasa umum dan khusus) tetap memiliki fungsi bagi advokat:

1. Pengurusan Administrasi Awal: Advokat mungkin memerlukan kuasa untuk mengurus dokumen awal, melakukan pengecekan data umum, atau tindakan administrasi pra-litigasi yang tidak spesifik pada suatu kasus.
2. Hubungan Klien Jangka Panjang: Jika klien memiliki berbagai kepentingan hukum non-litigasi yang memerlukan pengurusan rutin, surat kuasa umum bisa digunakan.
3. Klausul Pendukung dalam Surat Kuasa Campuran: Seperti disebutkan, seringkali surat kuasa untuk berperkara memuat klausul umum di samping klausul khusus. Klausul umum ini biasanya memberikan kuasa untuk melakukan tindakan-tindakan pengurusan yang terkait dengan perkara, seperti mengurus salinan putusan, mengurus administrasi di pengadilan, dll., yang merupakan perbuatan pengurusan dalam konteks perkara tersebut.

Penting diingat bahwa berdasarkan hukum acara dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), surat kuasa yang hanya bersifat umum tidak sah untuk mewakili pihak dalam persidangan. Advokat wajib memiliki surat kuasa khusus untuk dapat mengajukan gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti, saksi, kesimpulan, banding, kasasi, peninjauan kembali, dan tindakan-tindakan spesifik dalam proses peradilan lainnya. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 secara tegas mengatur mengenai keharusan adanya surat kuasa khusus untuk beracara di pengadilan.

Oleh karena itu, contoh surat kuasa umum advokat yang kita bahas di sini biasanya berkaitan dengan keperluan non-litigasi yang bersifat pengurusan atau sebagai bagian dari surat kuasa “umum dan khusus” di mana bagian khususnya yang digunakan untuk berperkara.

Komponen Penting Surat Kuasa Umum Advokat¶

Sebuah surat kuasa, baik umum maupun khusus, harus memuat beberapa komponen wajib agar dianggap sah. Untuk surat kuasa umum advokat, komponen-komponen ini meliputi:

Judul Surat Kuasa¶

Judul harus jelas menunjukkan jenis dokumennya, misalnya “SURAT KUASA UMUM”. Jika dokumennya menggabungkan unsur umum dan khusus, judulnya bisa “SURAT KUASA” atau “SURAT KUASA UMUM DAN KHUSUS”.

Identitas Pemberi Kuasa/Prinsipal¶

Bagian ini memuat data lengkap pihak yang memberikan kuasa (klien). Informasi yang harus ada meliputi:

• Nama lengkap
• Nomor Identitas (KTP/Paspor)
• Alamat lengkap sesuai identitas
• Nomor telepon (opsional, tapi disarankan)
• Pekerjaan (opsional)

Pastikan penulisan nama dan alamat sesuai dengan dokumen identitas resmi untuk menghindari keraguan.

Identitas Penerima Kuasa/Advokat¶

Bagian ini memuat data lengkap advokat atau tim advokat yang menerima kuasa. Informasi yang penting adalah:

• Nama lengkap advokat(s)
• Organisasi/Kantor Hukum (jika ada)
• Alamat kantor hukum
• Nomor Izin Advokat (Nomor KTA Peradi/IKADIN/organisasi advokat lain) - Ini sangat penting!
• Nomor telepon/kontak kantor

Penyebutan nomor izin advokat menunjukkan bahwa penerima kuasa adalah advokat yang sah dan terdaftar.

Isi Pemberian Kuasa: Batasan dan Lingkup¶

Inilah inti dari surat kuasa. Pada surat kuasa umum, bagian ini akan memuat kalimat-kalimat yang memberikan kuasa untuk melakukan perbuatan pengurusan pada umumnya. Contoh frasa yang sering digunakan: “untuk melakukan pengurusan sehubungan dengan seluruh harta kekayaan Pemberi Kuasa,” atau “untuk mewakili Pemberi Kuasa dalam segala urusan administrasi yang berkaitan dengan…”

Penting untuk diingat batasan dari kuasa umum ini. Ia tidak boleh mencakup tindakan yang bersifat kepemilikan (menjual, mengagunkan) atau tindakan hukum spesifik yang memerlukan kuasa khusus (berperkara di pengadilan). Jika dokumennya adalah surat kuasa “umum dan khusus”, maka setelah klausul umum, akan ada klausul khusus yang merinci tindakan spesifik yang boleh dilakukan, terutama yang berkaitan dengan perkara di pengadilan.

Klausul Hak Substitusi: Boleh atau Tidak?¶

Hak substitusi adalah hak yang diberikan kepada penerima kuasa untuk melimpahkan kembali kuasa yang diterimanya kepada pihak ketiga (advokat lain dalam satu kantor, misalnya). Jika hak ini diberikan, harus disebutkan secara eksplisit dalam surat kuasa. Contoh: “…dengan hak untuk mensubstitusikan sebagian atau seluruh kuasa ini kepada pihak lain.” Jika tidak disebutkan, penerima kuasa tidak berhak melimpahkan kuasanya.

Penutup dan Pengesahan¶

Bagian penutup biasanya berisi pernyataan bahwa kuasa ini diberikan dengan hak retensi dan hak substitusi (jika ada), serta pernyataan bahwa surat kuasa ini berlaku sejak ditandatangani. Diikuti dengan tempat dan tanggal surat kuasa dibuat.

Tanda Tangan dan Saksi¶

Surat kuasa harus ditandatangani oleh Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa. Seringkali, surat kuasa juga ditandatangani oleh saksi-saksi untuk memperkuat keabsahannya. Jumlah saksi biasanya dua orang.

Materai¶

Surat kuasa termasuk dokumen yang dikenakan bea materai. Pemberi kuasa dan/atau penerima kuasa (tergantung kesepakatan) membubuhkan materai pada surat kuasa dan menandatanganinya di atas materai (dibubuhi tanda tangan sebagian di atas materai dan sebagian di kertas). Ini memberikan kekuatan hukum sebagai alat bukti di pengadilan.

Contoh Surat Kuasa Umum Advokat¶

Berikut adalah contoh template surat kuasa umum yang bisa disesuaikan kebutuhannya. Ingat, contoh ini lebih condong untuk pengurusan umum atau sebagai bagian dari surat kuasa “umum dan khusus”. Untuk berperkara, pastikan ada klausul khusus yang jelas.

---

SURAT KUASA UMUM

Nomor: [Nomor Surat Kuasa, contoh: SKU/001/I/2024]

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : [Nama Lengkap Pemberi Kuasa]
Nomor KTP : [Nomor KTP Pemberi Kuasa]
Alamat Lengkap : [Alamat Lengkap Pemberi Kuasa sesuai KTP]
Pekerjaan : [Pekerjaan Pemberi Kuasa]
Nomor Telepon : [Nomor Telepon Pemberi Kuasa]

Selanjutnya disebut sebagai PEMBERI KUASA.

Dengan ini memberikan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada:

Nama Lengkap : [Nama Advokat 1]
Nomor KTA : [Nomor KTA Advokat 1, contoh: 11.00000]
Nama Lengkap : [Nama Advokat 2, jika tim]
Nomor KTA : [Nomor KTA Advokat 2]
[dan seterusnya, jika tim]

Para advokat pada Kantor Hukum [Nama Kantor Hukum] yang beralamat di [Alamat Lengkap Kantor Hukum].

Selanjutnya disebut sebagai PENERIMA KUASA.

---

----------- KHUSUS -----------

[CATATAN: Bagian KHUSUS ini wajib ada dan sangat detail jika surat kuasa ini digunakan untuk berperkara di pengadilan. Namun, karena permintaan adalah contoh “Surat Kuasa Umum”, bagian khusus ini akan lebih ringkas atau hanya mencakup hal-hal terkait pengurusan umum yang spesifik jika ada. Untuk keperluan berperkara, bagian ini harus menyebutkan nomor perkara, pihak-pihak, objek sengketa, dan tingkatan peradilan secara spesifik.]

[Jika benar-benar hanya surat kuasa umum untuk pengurusan non-litigasi, bagian “KHUSUS” ini mungkin tidak diperlukan atau diganti dengan klausul umum yang lebih spesifik. Namun, dalam praktik advokat, istilah “umum” seringkali merujuk pada klausul awal dalam surat kuasa “umum dan khusus”. Mari kita buat contoh yang lebih relevan untuk advokat, yaitu sebagai bagian dari surat kuasa “umum dan khusus”, dengan fokus pada klausul umum dan sedikit contoh klausul khusus yang minimal jika terpaksa.]

---

----------- UMUM -----------

Untuk mewakili Pemberi Kuasa dalam mengurus dan/atau menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan Pemberi Kuasa pada umumnya, baik yang berhubungan dengan masalah keperdataan maupun pidana, baik di dalam maupun di luar pengadilan, di hadapan instansi pemerintah maupun swasta, di hadapan perorangan maupun badan hukum, serta melakukan segala tindakan pengurusan yang dianggap perlu dan berguna sehubungan dengan pemberian kuasa ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

1. Menghadap instansi-instansi terkait (kecuali pengadilan untuk berperkara tanpa kuasa khusus yang spesifik).
2. Mengurus dokumen-dokumen.
3. Melakukan korespondensi.
4. Menerima dan menyerahkan dokumen.
5. Melakukan negosiasi (kecuali yang berkaitan langsung dengan pokok perkara di pengadilan).
6. Melakukan tindakan-tindakan lain yang termasuk dalam kategori perbuatan pengurusan untuk menjaga dan memelihara hak-hak Pemberi Kuasa.

----------- KHUSUS -----------

[PENTING: Bagian ini ADALAH KUNCI jika kuasa ini untuk berperkara. Contoh di bawah adalah placeholder. Isi sebenarnya harus sangat spesifik.]

KHUSUS untuk mendampingi dan/atau mewakili Pemberi Kuasa dalam perkara [sebutkan jenis perkara, contoh: Perdata Gugatan WANPRESTASI] melawan [Nama Pihak Lawan] terkait [sebutkan objek perkara secara singkat, contoh: Perjanjian Hutang-Piutang] di [sebutkan pengadilan dan tingkatannya, contoh: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan], dalam register perkara Nomor: [Kosongkan jika belum ada, atau sebutkan nomornya jika sudah terdaftar].

Sehubungan dengan perkara khusus tersebut, PENERIMA KUASA diberikan kuasa untuk menghadap di muka semua instansi Pengadilan atau Badan-Badan Kehakiman lainnya maupun di hadapan pejabat-pejabat serta badan-badan lainnya, mengajukan gugatan, jawaban, replik, duplik, intervensi, permintaan provisi, eksepsi, rekonvensi, banding, kasasi, peninjauan kembali, serta segala surat-surat dan permohonan-permohonan yang perlu diajukan; mengajukan atau menolak saksi-saksi dan/atau bukti-bukti surat, mengajukan permohonan sita (conservatoir beslag atau revindicatoir beslag), mencabut gugatan atau permohonan, mengadakan perdamaian dengan syarat-syarat yang dianggap baik oleh Penerima Kuasa, dan pada umumnya melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu dan berguna sehubungan dengan pemberian kuasa ini, termasuk menghadap Notaris, Kantor Pertanahan, Kantor Pajak, Kepolisian, Kejaksaan, dan instansi lainnya apabila diperlukan dalam rangka penyelesaian perkara ini, tanpa ada satupun yang dikecualikan.

---

Surat kuasa ini diberikan dengan hak retensi dan hak substitusi.
Surat kuasa ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan selesainya seluruh rangkaian pengurusan/perkara tersebut atau dicabut kembali oleh Pemberi Kuasa.

[Tempat Pembuatan Surat Kuasa], tanggal [Tanggal Pembuatan Surat Kuasa]

Pemberi Kuasa	Penerima Kuasa
[Tanda Tangan]	[Tanda Tangan Advokat 1]
[Nama Lengkap]	[Nama Lengkap Advokat 1]
	[Tanda Tangan Advokat 2]
	[Nama Lengkap Advokat 2]
	[dan seterusnya]

---

Catatan Penting: Contoh di atas adalah gabungan klausul umum dan khusus yang umum digunakan advokat. Untuk surat kuasa yang benar-benar hanya umum (misalnya untuk mengurus dokumen di bank, pajak, dll. yang sama sekali tidak terkait perkara), bagian “KHUSUS” di atas tidak ada dan bagian “UMUM” harus menjelaskan lingkup pengurusan tersebut dengan lebih rinci. Namun, penggunaan surat kuasa hanya umum oleh advokat untuk bertindak mewakili klien dalam konteks sengketa sangat terbatas dan berisiko tinggi tidak diterima oleh pengadilan.

Tips Menyusun Surat Kuasa Umum yang Baik¶

Menyusun surat kuasa, meskipun terlihat sederhana, membutuhkan ketelitian. Kesalahan dalam penyusunan bisa berakibat fatal pada keabsahan tindakan hukum yang dilakukan penerima kuasa. Berikut beberapa tips:

Pentingnya Kejelasan¶

Setiap kata dan frasa dalam surat kuasa harus jelas dan tidak menimbulkan multitafsir. Hindari kalimat yang ambigu. Kejelasan ini krusial agar penerima kuasa mengetahui batas wewenangnya dan pihak ketiga yang berinteraksi dengan penerima kuasa memahami ruang lingkup kuasa tersebut.

Pastikan Identitas Benar¶

Periksa kembali penulisan nama lengkap, nomor identitas, dan alamat baik Pemberi Kuasa maupun Penerima Kuasa. Satu huruf atau angka yang salah bisa menjadi masalah di kemudian hari, terutama jika surat kuasa ini harus diverifikasi di pengadilan atau instansi resmi lainnya. Pastikan identitas sesuai dengan KTP atau dokumen resmi lainnya.

Hindari Ambiguitas Lingkup Kuasa¶

Pada surat kuasa umum, jelaskan sejelas mungkin jenis pengurusan yang dimaksud. Apakah pengurusan aset? Pengurusan dokumen di instansi tertentu? Meskipun umum, tetap harus ada konteksnya. Jika surat kuasa ini adalah “umum dan khusus”, pastikan bagian khusus merinci tindakan berperkara dengan sangat spesifik sesuai SEMA. Ambiguitas pada lingkup kuasa dapat membuat tindakan penerima kuasa di luar batas wewenang.

Jangan Lupa Tanggal dan Tempat¶

Tanggal dan tempat pembuatan surat kuasa penting untuk menentukan kapan surat kuasa itu mulai berlaku dan di mana ia dibuat. Ini juga bisa menjadi indikator hukum yang relevan dalam kasus tertentu.

Tanda Tangan yang Sah dan Saksi¶

Pastikan kedua belah pihak (Pemberi dan Penerima Kuasa) menandatangani surat kuasa. Disarankan juga ada saksi yang menandatangani untuk memperkuat bukti. Pastikan semua tanda tangan dibubuhkan dengan jelas.

Pentingnya Materai¶

Seperti disebutkan sebelumnya, bubuhkan materai yang cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tandatangani di atas materai. Materai memberikan kekuatan hukum pada dokumen di bawah tangan sebagai alat bukti.

Perbedaan Kunci Surat Kuasa Umum dan Khusus¶

Ini adalah poin paling penting yang harus dipahami dalam konteks surat kuasa advokat.

Surat Kuasa Umum:

• Ruang Lingkup: Melakukan perbuatan pengurusan pada umumnya.
• Objek Kuasa: Menyangkut kepentingan Pemberi Kuasa secara umum.
• Penggunaan Advokat: Jarang digunakan sendiri untuk berperkara di pengadilan; lebih sering untuk pengurusan non-litigasi atau sebagai klausul awal dalam surat kuasa “umum dan khusus”.
• Dasar Hukum: Pasal 1795 KUH Perdata.

Surat Kuasa Khusus:

• Ruang Lingkup: Melakukan perbuatan hukum tertentu atau terhadap barang tertentu.
• Objek Kuasa: Sangat spesifik, misalnya mewakili dalam perkara Nomor Perkara XXX di pengadilan YYY.
• Penggunaan Advokat: Wajib digunakan untuk mewakili klien dalam setiap tahapan persidangan di pengadilan (mengajukan gugatan, jawaban, bukti, saksi, dll.).
• Dasar Hukum: Pasal 1796 KUH Perdata dan dipertegas oleh hukum acara serta SEMA.

Fakta Menarik: SEMA Nomor 6 Tahun 1994 dikeluarkan untuk mengatasi praktik di masa lalu di mana advokat terkadang menggunakan surat kuasa yang terlalu umum untuk berperkara. SEMA ini menegaskan bahwa surat kuasa untuk beracara di pengadilan haruslah surat kuasa khusus yang mencantumkan dengan jelas pihak-pihak, objek sengketa, dan pengadilan tempat perkara diperiksa. Jika surat kuasa tidak memenuhi kriteria khusus untuk berperkara, hakim berhak menolak atau menganggap advokat tidak sah mewakili kliennya dalam persidangan tersebut.

Risiko Penggunaan Surat Kuasa Umum yang Keliru¶

Jika surat kuasa umum digunakan untuk keperluan yang sebenarnya membutuhkan kuasa khusus (misalnya untuk berperkara di pengadilan), ada beberapa risiko serius:

Potensi Penyalahgunaan¶

Karena sifatnya yang luas, surat kuasa umum berpotensi disalahgunakan oleh penerima kuasa jika tidak ada kepercayaan penuh antara pemberi dan penerima kuasa, atau jika lingkup “pengurusan umum” tidak dibatasi dengan hati-hati.

Tidak Sah untuk Perkara Tertentu¶

Ini risiko terbesar bagi advokat. Surat kuasa yang hanya “umum” (dan tidak memuat klausul khusus yang spesifik untuk berperkara) tidak akan diterima oleh pengadilan untuk melakukan tindakan-tindakan beracara seperti mengajukan gugatan, menjawab gugatan, dll. Hal ini dapat menghambat jalannya perkara klien atau bahkan menyebabkan kerugian hukum bagi klien.

Kapan Surat Kuasa Berakhir?¶

Surat kuasa tidak berlaku selamanya. Beberapa hal yang bisa menyebabkan surat kuasa berakhir antara lain (berdasarkan KUH Perdata):

• Pemberi atau Penerima Kuasa meninggal dunia, di bawah pengampuan, atau pailit.
• Dicabutnya kuasa oleh Pemberi Kuasa.
• Penerima Kuasa melepaskan kuasanya.
• Tujuan pemberian kuasa telah tercapai.
• Jangka waktu pemberian kuasa telah habis (jika ada penetapan jangka waktu).

Penting bagi kedua belah pihak untuk mengetahui kondisi-kondisi yang mengakhiri surat kuasa. Pencabutan kuasa, misalnya, sebaiknya diberitahukan secara tertulis kepada penerima kuasa dan pihak ketiga terkait jika memungkinkan.

Demikian penjelasan lengkap mengenai contoh surat kuasa umum advokat, komponennya, tips penyusunan, serta perbedaan pentingnya dengan surat kuasa khusus. Memahami dokumen ini dengan baik adalah langkah awal yang krusial dalam menjalin hubungan hukum yang efektif dan aman antara klien dan advokat. Selalu konsultasikan dengan profesional hukum jika Anda memiliki keraguan dalam menyusun atau menggunakan surat kuasa.

Apa pengalaman Anda terkait surat kuasa? Ada pertanyaan atau komentar? Bagikan di kolom di bawah!