Panduan Lengkap: Urus Surat Keterangan PBB Bukan Atas Nama Sendiri (Plus Contoh!)

Table of Contents

Pernah nggak sih kamu ngurus sesuatu yang butuh data properti, tapi ternyata PBB-nya (Pajak Bumi dan Bangunan) masih atas nama orang lain? Ini kejadian umum banget lho di Indonesia. Bisa karena warisan yang belum diurus balik nama, beli properti tapi belum sempat ganti nama di sertifikat dan PBB, atau alasan lainnya. Nah, dalam situasi kayak gini, seringkali kamu bakal diminta surat keterangan yang menjelaskan kenapa PBB itu bukan atas namamu. Penting banget kan? Yuk, kita kupas tuntas soal ini.

Kenapa PBB Bisa Nggak Atas Nama Kita?¶

Ada beberapa skenario umum kenapa nama di SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB) itu bukan namamu, padahal propertinya punya atau kamu kuasai:

Warisan yang Belum Diurus¶

Ini paling sering terjadi. Orang tua atau kakek-nenek meninggal, propertinya turun ke ahli waris, tapi proses balik nama sertifikat dan perubahan data PBB belum dilakukan. Akhirnya, SPPT PBB masih atas nama almarhum.

Beli Properti Secara Bertahap atau Belum Lunas¶

Kadang, transaksi jual beli properti nggak langsung selesai semua prosesnya. Mungkin kamu baru bayar sebagian, atau lagi dalam proses pengurusan Akta Jual Beli (AJB) dan balik nama. Selama proses itu, nama di PBB masih atas nama pemilik lama.

Hibah atau Hadiah¶

Properti dihibahkan atau diberikan sebagai hadiah, tapi penerima hibah belum mengurus balik nama dan perubahan data PBB secara resmi.

Properti Milik Badan Hukum/Perusahaan¶

Properti dimiliki oleh PT, CV, atau yayasan, tapi PBB-nya masih atas nama pendiri atau pemilik saham lama. Atau, kamu adalah pengurus yang ditunjuk untuk mengelola properti tersebut.

Alasan Lain yang Sah¶

Bisa juga ada perjanjian khusus, seperti kuasa mengelola atau menggunakan properti, yang membuat PBB masih atas nama orang lain, tapi kamu yang berkewajiban membayar atau mengurusnya.

Apapun alasannya, status PBB yang tidak sesuai dengan kepemilikan atau penguasaan saat ini bisa jadi kendala saat kamu mau ngurus sesuatu yang butuh bukti kepemilikan atau setidaknya hak atas properti tersebut.

Image just for illustration

Apa Itu Surat Keterangan PBB Bukan Atas Nama Sendiri?¶

Surat keterangan ini adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pihak berwenang (biasanya Kelurahan atau Desa setempat) yang menjelaskan status kepemilikan atau penguasaan properti, termasuk alasan kenapa SPPT PBB-nya tidak tercatat atas nama kamu sebagai pemohon surat, melainkan nama orang lain (pemilik sebelumnya atau pemilik sah di data PBB).

Surat ini berfungsi sebagai jembatan atau penjelasan bahwa meskipun data administrasi pajak belum diperbarui, kamu punya hak atau kewajiban terkait properti tersebut. Intinya, surat ini mengakui atau membenarkan situasimu terkait properti yang PBB-nya belum atas namamu.

Tujuannya Jelas: Memberikan Kejelasan¶

Tujuan utama surat ini adalah memberikan kejelasan kepada pihak yang membutuhkan (bank, instansi pemerintah, pembeli, dll.) mengenai status properti yang PBB-nya masih tercatat atas nama orang lain, serta menjelaskan hubunganmu dengan properti tersebut (sebagai ahli waris, pembeli, penerima hibah, pengelola, dll.).

Kapan Kamu Butuh Surat Ini?¶

Ada banyak situasi di mana surat keterangan ini sangat dibutuhkan:

• Pengajuan Kredit/Pinjaman ke Bank: Bank seringkali meminta data PBB sebagai salah satu persyaratan agunan. Kalau PBB nggak atas nama kamu, bank butuh penjelasan resmi melalui surat ini.
• Pengurusan Perizinan: Mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau perizinan lain terkait properti.
• Proses Jual Beli Properti: Saat kamu bertindak sebagai penjual, tapi PBB masih atas nama orang lain. Surat ini bisa meyakinkan calon pembeli atau notaris/PPAT.
• Pengurusan Warisan: Melengkapi dokumen saat mengurus penetapan ahli waris atau pembagian warisan yang melibatkan properti.
• Pengurusan Balik Nama Sertifikat: Kadang, sebelum proses balik nama di BPN (Badan Pertanahan Nasional), kamu perlu menunjukkan bukti bahwa kamu punya hak atas properti tersebut, salah satunya dengan surat ini.
• Administrasi Kependudukan: Dalam beberapa kasus, data PBB bisa terkait dengan data kependudukan atau wilayah.
• Pengurusan Sambungan Utilitas: Pasang listrik baru, air, atau telepon yang butuh data properti.

Intinya, setiap kali kamu berurusan dengan pihak ketiga yang membutuhkan validasi kepemilikan atau hak atas properti, dan PBB-nya nggak atas namamu, surat keterangan ini bisa jadi solusinya.

Image just for illustration

Siapa yang Berwenang Menerbitkan Surat Ini?¶

Surat keterangan PBB bukan atas nama sendiri umumnya diterbitkan oleh pihak berwenang di tingkat wilayah terdekat dengan lokasi properti, yaitu Kelurahan atau Desa.

Mengapa Kelurahan/Desa? Karena mereka adalah aparat pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat dan wilayah, serta seringkali memiliki data awal terkait kepemilikan atau penguasaan lahan di wilayah mereka, meskipun data PBB secara resmi ada di tingkat Kabupaten/Kota atau Kantor Pajak.

Prosesnya biasanya melalui kantor Lurah atau Kepala Desa. Kamu akan mengajukan permohonan, melengkapi persyaratan, lalu pihak Kelurahan/Desa akan melakukan verifikasi (bisa dengan mengecek catatan desa/kelurahan, atau bahkan meninjau langsung ke lokasi jika diperlukan).

Selain Kelurahan/Desa, dalam konteks yang lebih luas (misalnya untuk keperluan hukum atau perbankan yang lebih kompleks), pihak seperti Notaris/PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) juga bisa membuat surat pernyataan atau akta yang menjelaskan status properti dan hubungannya dengan pihak yang menguasai saat ini, berdasarkan dokumen-dokumen sah yang mereka periksa (seperti Akta Jual Beli, Akta Hibah, Surat Keterangan Waris, dll.). Namun, untuk keperluan administrasi biasa, surat dari Kelurahan/Desa biasanya sudah cukup.

Dokumen yang Biasanya Dibutuhkan untuk Mengurus Surat Keterangan¶

Untuk mendapatkan surat ini dari Kelurahan/Desa, kamu biasanya perlu menyiapkan beberapa dokumen sebagai bukti dan bahan verifikasi:

• Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon.
• Fotokopi Kartu Keluarga (KK) pemohon.
• Fotokopi KTP pemilik nama di SPPT PBB (jika memungkinkan). Jika pemilik sudah meninggal, siapkan fotokopi Surat Keterangan Kematian.
• Fotokopi SPPT PBB terakhir. Ini penting banget untuk menunjukkan data PBB yang ada.
• Fotokopi bukti kepemilikan atau penguasaan properti. Ini bisa berupa:
  • Surat Keterangan Waris.
  • Akta Jual Beli (AJB).
  • Akta Hibah.
  • Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB).
  • Surat kuasa (jika ada).
  • Dokumen lain yang menjelaskan hubunganmu dengan properti tersebut.
• Surat Pengantar dari RT/RW setempat. Beberapa Kelurahan/Desa mensyaratkan ini sebagai rekomendasi awal.
• Mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh Kelurahan/Desa.
• Saksi (jika diperlukan). Kadang, Kelurahan/Desa butuh saksi dari lingkungan sekitar yang mengetahui status penguasaan properti tersebut.

Persyaratan ini bisa bervariasi sedikit di tiap daerah, jadi sebaiknya konfirmasi dulu ke Kelurahan/Desa setempat sebelum mengurusnya.

Struktur Umum Surat Keterangan PBB Bukan Atas Nama Sendiri¶

Meskipun formatnya bisa sedikit berbeda, surat keterangan ini umumnya memiliki struktur sebagai berikut:

1. Kop Surat: Kop surat resmi Kelurahan atau Desa.
2. Judul Surat: Jelas menyatakan jenis surat, misalnya “SURAT KETERANGAN”.
3. Nomor Surat: Nomor registrasi surat dari kantor Kelurahan/Desa.
4. Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini: Identitas pejabat yang menerbitkan surat (Lurah/Kepala Desa atau staf yang ditunjuk).
5. Menerangkan Bahwa: Bagian inti yang berisi penjelasan.
   • Identitas Pemohon: Nama lengkap, NIK, alamat, pekerjaan pemohon.
   • Penjelasan Properti: Lokasi properti secara jelas (alamat lengkap, RT/RW).
   • Data PBB: Menyebutkan Nomor Objek Pajak (NOP) dan nama yang tercatat di SPPT PBB terakhir.
   • Penjelasan Status/Hubungan: Mengapa PBB tidak atas nama pemohon. Misalnya: “Bahwa properti tersebut adalah warisan dari almarhum [Nama Pemilik PBB] yang merupakan orang tua dari pemohon, namun proses balik nama dan perubahan data PBB belum selesai.” Atau “Bahwa properti tersebut telah dibeli oleh pemohon dari [Nama Pemilik PBB] berdasarkan Akta Jual Beli Nomor… namun data PBB belum diubah.”
   • Tujuan Surat: Menyebutkan untuk keperluan apa surat ini dibuat (misalnya, untuk pengajuan kredit, kelengkapan administrasi, dll.).
   • Pernyataan Penutup: Menyatakan bahwa keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
6. Tempat dan Tanggal Pembuatan Surat.
7. Nama dan Tanda Tangan Pejabat yang Menerbitkan.
8. Stempel Resmi Kelurahan/Desa.
9. Nama Pemohon (Opsional): Kadang pemohon juga turut membubuhkan tanda tangan di bawah.

Memahami struktur ini penting agar kamu bisa memastikan semua informasi yang dibutuhkan sudah tercantum saat menerima suratnya nanti.

Image just for illustration

Contoh Surat Keterangan PBB Bukan Atas Nama Sendiri¶

Oke, ini dia bagian yang paling kamu tunggu. Berikut adalah contoh template surat keterangan PBB bukan atas nama sendiri. Ingat, ini hanya contoh dan bisa disesuaikan dengan format resmi di Kelurahan/Desa masing-masing dan kondisi spesifik kamu.

---

[KOP SURAT KELURAHAN / DESA]
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA [Nama Kabupaten/Kota]
KECAMATAN [Nama Kecamatan]
KELURAHAN / DESA [Nama Kelurahan/Desa]
Alamat: [Alamat Kantor Kelurahan/Desa]
Telp: [Nomor Telepon Kantor Kelurahan/Desa]

SURAT KETERANGAN

Nomor: [Nomor Surat, contoh: 470/SK/V/2024]

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [Nama Lurah/Kepala Desa]
Jabatan : Lurah / Kepala Desa [Nama Kelurahan/Desa]

Menerangkan bahwa:

Nama : [Nama Lengkap Pemohon]
NIK : [Nomor Induk Kependudukan Pemohon]
Tempat/Tanggal Lahir : [Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon]
Jenis Kelamin : [Laki-laki/Perempuan]
Agama : [Agama Pemohon]
Pekerjaan : [Pekerjaan Pemohon]
Alamat : [Alamat Lengkap Pemohon sesuai KTP]

Berdasarkan data dan keterangan yang ada pada kami, serta hasil verifikasi lapangan (jika ada), dengan ini menerangkan terkait data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas objek pajak yang terletak di:

Alamat Properti : [Alamat Lengkap Properti, RT/RW, Lingkungan/Dusun]
Nomor Objek Pajak (NOP) : [Nomor NOP PBB]
Nama Wajib Pajak di SPPT Terakhir : [Nama Pemilik yang tercatat di SPPT PBB]

Adapun terkait objek pajak tersebut, kami menerangkan bahwa:

1. Nama yang tercatat sebagai Wajib Pajak pada SPPT PBB terakhir dengan NOP [Nomor NOP PBB] adalah [Nama Pemilik yang tercatat di SPPT PBB].
2. Bahwa [Nama Lengkap Pemohon] selaku pemohon surat keterangan ini adalah pihak yang [jelaskan hubungan pemohon dengan properti, contoh: menguasai fisik properti tersebut/ahli waris/pembeli/penerima hibah/pengelola yang ditunjuk].
3. Bahwa status nama Wajib Pajak yang tercatat di SPPT PBB belum atas nama [Nama Lengkap Pemohon] karena [jelaskan alasan mengapa belum balik nama/berubah data, contoh: properti tersebut merupakan warisan dari almarhum/almarhumah [Nama Pemilik PBB] yang merupakan orang tua dari pemohon dan proses peralihan hak serta perubahan data PBB sedang dalam proses/belum diurus sepenuhnya oleh ahli waris; properti tersebut baru dibeli oleh pemohon dari Sdr./Ibu [Nama Pemilik PBB] dan proses Akta Jual Beli (AJB) serta Balik Nama Sertifikat dan PBB sedang diurus; properti tersebut dihibahkan oleh Sdr./Ibu [Nama Pemilik PBB] kepada pemohon namun proses administrasi belum selesai].
4. Bahwa meskipun nama di SPPT PBB belum atas nama [Nama Lengkap Pemohon], secara fakta dan berdasarkan dokumen pendukung yang disampaikan, [Nama Lengkap Pemohon] adalah pihak yang [jelaskan status penguasaan/hak, contoh: berhak atas properti tersebut sebagai ahli waris/memiliki hak atas properti tersebut berdasarkan AJB/bertanggung jawab atas pembayaran PBB properti tersebut].
5. Surat keterangan ini dibuat untuk keperluan [Sebutkan tujuan pembuatan surat, contoh: melengkapi persyaratan pengajuan kredit di Bank ABC/kelengkapan administrasi pengurusan balik nama sertifikat di BPN/bukti penguasaan fisik properti dalam rangka pengurusan IMB].

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : [Nama Kelurahan/Desa]
Pada Tanggal : [Tanggal Surat Dibuat]

[Nama Jabatan Pejabat]
Lurah / Kepala Desa [Nama Kelurahan/Desa]

[Tanda Tangan dan Stempel Resmi]

[Nama Lengkap Pejabat]

---

Penjelasan Penting:

• Bagian yang berada dalam kurung siku [ ] harus diisi sesuai dengan data dan kondisi kamu.
• Kalimat di poin 2, 3, dan 4 adalah bagian paling krusial. Pastikan penjelasan status/hubungan dan alasannya jelas dan akurat sesuai fakta. Pilih salah satu contoh kalimat atau sesuaikan dengan kondisimu.
• Sebutkan tujuan surat di poin 5 secara spesifik.

Tips Mengurus Surat Keterangan¶

Mengurus surat di Kelurahan/Desa biasanya nggak terlalu ribet, tapi ada beberapa tips biar prosesnya lancar:

1. Siapkan Semua Dokumen Persyaratan: Cek lagi daftar dokumen yang diminta dan siapkan fotokopinya. Lebih baik bawa juga dokumen aslinya untuk jaga-jaga jika perlu ditunjukkan.
2. Datang Langsung ke Kantor Kelurahan/Desa: Ini cara paling efektif. Temui bagian pelayanan atau staf yang mengurus surat-menyurat.
3. Sampaikan Tujuanmu dengan Jelas: Jelaskan dengan rinci kenapa kamu butuh surat itu dan kondisi properti serta data PBB-nya.
4. Bersikap Sopan dan Kooperatif: Aparat Kelurahan/Desa akan membantumu, jadi tunjukkan sikap yang baik.
5. Tanyakan Proses dan Estimasi Waktu: Jangan ragu bertanya berapa lama kira-kira suratmu bisa jadi.
6. Tanyakan Biaya (jika ada): Seharusnya pengurusan surat di Kelurahan/Desa tidak dipungut biaya resmi. Namun, kadang ada biaya administrasi atau sumbangan sukarela. Tanyakan dengan jelas agar tidak ada kesalahpahaman. Pastikan kamu mendapat kuitansi jika ada pembayaran resmi.
7. Cek Ulang Isi Surat: Setelah surat jadi, baca baik-baik isinya. Pastikan semua data (nama, alamat properti, NOP, nama pemilik di PBB, alasan) sudah benar dan sesuai. Jika ada kesalahan, minta koreksi segera.

Image just for illustration

Fakta Menarik Seputar PBB dan Administrasi Tanah¶

• PBB Adalah Pajak Pusat yang Dilimpahkan ke Daerah: Dulu PBB sepenuhnya dikelola pemerintah pusat. Sekarang, PBB Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) pengelolaannya sudah dilimpahkan ke Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota). Makanya, tarif dan aturan pelaksanaannya bisa sedikit berbeda di tiap daerah.
• SPPT PBB Bukan Bukti Kepemilikan: Ini penting dicatat. SPPT PBB adalah pemberitahuan kewajiban pajak, bukan bukti kepemilikan yang sah secara hukum atas tanah atau bangunan. Bukti kepemilikan yang paling kuat adalah Sertifikat Tanah (Hak Milik, HGB, Hak Pakai, dll.) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
• Pentingnya Balik Nama: Mengurus balik nama sertifikat dan perubahan data PBB setelah jual beli atau warisan itu penting banget. Ini untuk menghindari masalah di kemudian hari, memastikan data propertimu akurat di catatan negara, dan memudahkan pengurusan berbagai hal di masa depan. Surat keterangan ini sifatnya hanya jembatan sementara.
• NOP Itu Unik: Nomor Objek Pajak (NOP) adalah identitas unik untuk setiap objek pajak PBB. Formatnya biasanya terdiri dari 18 digit angka yang menunjukkan kode provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, blok, nomor urut, dan kode objek.

Apa Selanjutnya Setelah Dapat Surat Keterangan?¶

Surat keterangan ini sifatnya sementara. Dia membantu kamu menyelesaikan urusan saat ini yang terhambat karena data PBB belum atas namamu. Namun, untuk jangka panjang dan demi kepastian hukum, sangat disarankan untuk segera mengurus:

1. Peralihan Hak: Selesaikan proses peralihan hak atas properti tersebut, misalnya melalui Akta Jual Beli (AJB) di hadapan PPAT jika itu proses jual beli, atau penetapan ahli waris dan Akta Pembagian Hak Bersama jika itu warisan.
2. Balik Nama Sertifikat: Setelah peralihan hak selesai, segera urus balik nama sertifikat tanah di Kantor Pertanahan (BPN). Ini yang akan menjadikan namamu resmi tercatat sebagai pemilik di sertifikat.
3. Perubahan Data PBB (Mutasi PBB): Setelah sertifikat balik nama, ajukan permohonan perubahan data Wajib Pajak di SPPT PBB ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) atau instansi yang mengelola PBB di daerahmu. Lampirkan sertifikat yang sudah balik nama dan AJB/dokumen peralihan hak lainnya.

Mengurus semua ini memang butuh waktu, tenaga, dan biaya, tapi manfaatnya sangat besar untuk kepastian hukum dan kemudahan administrasi di masa depan. Surat keterangan dari Kelurahan/Desa ini bisa menjadi salah satu dokumen pendukung dalam proses-proses tersebut.

Tabel: Perbedaan SPPT PBB dan Sertifikat Tanah¶

Fitur	SPPT PBB	Sertifikat Tanah
Dasar Hukum	Undang-Undang tentang PBB, peraturan daerah	Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), peraturan BPN
Isi Utama	Pemberitahuan besarnya pajak terutang PBB	Bukti hak kepemilikan atau penguasaan tanah
Nama Tercatat	Nama Wajib Pajak (bisa belum terupdate)	Nama Pemegang Hak (bukti kepemilikan sah)
Penerbit	Instansi Pajak Daerah (Bapenda/DPPKA)	Badan Pertanahan Nasional (BPN)
Fungsi Utama	Dasar pembayaran pajak, data objek pajak	Bukti kepemilikan terkuat, jaminan hukum
Sifat Bukti	Bukan bukti kepemilikan formal	Bukti kepemilikan formal yang kuat

Memahami perbedaan ini penting agar kamu tidak salah mengartikan fungsi SPPT PBB. Surat keterangan ini hadir sebagai jembatan yang menjelaskan kondisi faktual di lapangan yang belum tercermin di SPPT PBB.

Potensi Masalah dan Solusinya¶

Mengurus surat ini atau proses balik nama bisa saja ketemu kendala. Misalnya:

• Pemilik di SPPT Sulit Dihubungi/Sudah Meninggal dan Ahli Warisnya Tidak Kooperatif: Jika pemilik di SPPT sudah meninggal dan ahli warisnya sulit dihubungi, kamu butuh bukti kuat statusmu (misal: AJB yang sah, saksi-saksi, bukti penguasaan fisik sudah lama dan diakui warga). Dalam kasus warisan, perlu proses penetapan ahli waris di pengadilan jika ada sengketa atau ahli waris lain tidak kooperatif.
• Dokumen Pendukung Hilang: Kalau AJB, Akta Hibah, atau dokumen lain hilang, coba telusuri di notaris yang membuat akta tersebut. Jika tidak bisa, mungkin butuh proses pembuktian hak lain, termasuk kesaksian warga atau proses hukum.
• Data di SPPT Tidak Sesuai dengan Kondisi Fisik: Jika ada perbedaan luas tanah atau bangunan di SPPT dengan kondisi fisik, ini bisa diurus melalui permohonan perubahan data/mutasi PBB ke Bapenda setempat setelah kepemilikanmu sah.

Untuk masalah yang kompleks, jangan ragu konsultasi dengan notaris/PPAT, pengacara, atau petugas BPN/Bapenda.

Surat keterangan PBB bukan atas nama sendiri memang solusi sementara yang sangat membantu. Memahami cara mendapatkannya, strukturnya, dan kapan dibutuhkan adalah langkah awal yang baik. Namun, ingat selalu pentingnya mengurus kepemilikan properti secara tuntas demi keamanan dan kepastian di masa depan.

Gimana, sudah lebih jelas kan soal surat keterangan ini? Punya pengalaman mengurusnya? Atau ada pertanyaan lain? Jangan ragu bagikan pengalaman atau tanyakan di kolom komentar di bawah ya!