Panduan Lengkap: Bikin Surat Pernyataan Gak Punya PBB (Contoh & Cara)

Daftar Isi

Surat pernyataan tidak memiliki PBB adalah dokumen penting yang menyatakan bahwa seseorang atau sebuah badan hukum tidak memiliki kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk properti tertentu. Dokumen ini seringkali dibutuhkan dalam berbagai urusan administratif, seperti pengajuan pinjaman bank, pengurusan dokumen kependudukan, atau keperluan jual beli properti. Memahami cara membuat surat pernyataan ini dengan benar sangat penting agar proses administrasi berjalan lancar.

Apa Itu Surat Pernyataan Tidak Memiliki PBB?¶

Surat pernyataan tidak memiliki PBB pada dasarnya adalah surat resmi yang dibuat untuk menerangkan bahwa pihak yang bersangkutan tidak memiliki properti yang dikenakan PBB atau properti tersebut masih dalam proses pengembangan dan belum terdaftar sebagai objek pajak. PBB sendiri merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan bumi dan bangunan. Namun, ada kalanya seseorang atau badan hukum tidak memiliki kewajiban PBB atas suatu alamat tertentu.

Image just for illustration

Surat ini berfungsi sebagai bukti tertulis yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Keberadaan surat pernyataan ini membantu memperjelas status kepemilikan properti dan kewajiban PBB, terutama dalam situasi di mana status kepemilikan atau kewajiban PBB perlu dikonfirmasi secara resmi. Surat ini berbeda dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB, yang justru merupakan tagihan pajak yang harus dibayarkan.

Kapan Surat Pernyataan Tidak Memiliki PBB Dibutuhkan?¶

Ada beberapa situasi umum yang mengharuskan seseorang atau badan hukum untuk membuat dan menyerahkan surat pernyataan tidak memiliki PBB. Berikut beberapa di antaranya:

1. Pengajuan Pinjaman atau Kredit Bank: Bank seringkali meminta surat pernyataan ini sebagai salah satu persyaratan dokumen saat pengajuan pinjaman, terutama pinjaman yang terkait dengan properti atau usaha. Hal ini dilakukan bank untuk memastikan bahwa pemohon pinjaman tidak memiliki beban pajak properti yang belum terselesaikan atau untuk mengklarifikasi status kepemilikan properti yang menjadi jaminan.

2. Proses Jual Beli Properti: Dalam transaksi jual beli properti, surat pernyataan ini bisa dibutuhkan untuk memastikan bahwa penjual tidak memiliki tunggakan PBB atas properti yang dijual. Bagi pembeli, surat ini menjadi jaminan bahwa properti yang dibeli bebas dari masalah PBB di masa lalu.

3. Pengurusan Dokumen Kependudukan: Beberapa instansi pemerintah atau lembaga mungkin memerlukan surat pernyataan tidak memiliki PBB sebagai salah satu syarat dalam pengurusan dokumen kependudukan tertentu, seperti pembuatan atau perpanjangan KTP, KK, atau dokumen lainnya. Ini bertujuan untuk memverifikasi domisili dan status kepemilikan properti yang bersangkutan.

4. Keperluan Administrasi Perusahaan: Perusahaan mungkin membutuhkan surat pernyataan tidak memiliki PBB untuk berbagai keperluan administrasi internal atau eksternal, seperti audit keuangan, pengajuan izin usaha, atau keperluan pelaporan kepada pihak berwenang.

5. Klarifikasi Status PBB: Terkadang, seseorang menerima tagihan PBB untuk properti yang sebenarnya tidak mereka miliki atau tidak seharusnya dikenakan PBB. Dalam situasi ini, surat pernyataan tidak memiliki PBB dapat digunakan untuk mengklarifikasi status tersebut kepada kantor pajak atau instansi terkait.

6. Sebagai Persyaratan Program Pemerintah: Beberapa program bantuan atau subsidi dari pemerintah mungkin mensyaratkan penerima untuk menyertakan surat pernyataan tidak memiliki PBB sebagai bukti bahwa mereka memenuhi kriteria tertentu terkait kepemilikan properti.

Komponen Penting dalam Surat Pernyataan Tidak Memiliki PBB¶

Sebuah surat pernyataan tidak memiliki PBB yang baik dan benar harus memuat beberapa komponen penting agar informasinya jelas dan dapat diterima oleh pihak yang membutuhkan. Berikut adalah komponen-komponen yang umumnya ada dalam surat pernyataan ini:

1. Judul Surat: Judul surat sebaiknya jelas dan ringkas, seperti “SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMILIKI PBB” atau “PERNYATAAN TIDAK MEMPUNYAI KEWAJIBAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN”. Judul ini membantu penerima surat untuk segera memahami maksud dan tujuan surat.

2. Identitas Pihak yang Membuat Pernyataan: Bagian ini mencantumkan data diri pihak yang membuat pernyataan, baik individu maupun badan hukum. Informasi yang biasanya dicantumkan meliputi:

   • Nama Lengkap: Nama lengkap sesuai dengan identitas resmi (KTP/Paspor untuk individu, Akta Pendirian untuk badan hukum).
   • Tempat dan Tanggal Lahir/Tanggal Pendirian: Tempat dan tanggal lahir untuk individu, tanggal pendirian untuk badan hukum.
   • Nomor Identitas: Nomor KTP/Paspor untuk individu, Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk badan hukum.
   • Alamat Lengkap: Alamat domisili atau alamat kantor pusat yang jelas dan lengkap.

3. Pernyataan Tidak Memiliki PBB: Ini adalah inti dari surat pernyataan. Bagian ini harus secara tegas menyatakan bahwa pihak yang bersangkutan tidak memiliki kewajiban membayar PBB atas properti tertentu. Pernyataan ini sebaiknya mencakup:

   • Alamat Properti yang Dimaksud: Sebutkan alamat lengkap properti yang menjadi acuan pernyataan. Jika pernyataan berlaku untuk semua properti, sebutkan secara umum.
   • Alasan Tidak Memiliki PBB (Opsional tapi Dianjurkan): Meskipun tidak selalu wajib, mencantumkan alasan mengapa tidak memiliki PBB dapat memperkuat pernyataan. Alasan yang umum meliputi:
     • Tidak Memiliki Properti di Alamat Tersebut: Menyatakan bahwa pihak yang bersangkutan tidak memiliki kepemilikan atau penguasaan atas properti di alamat yang disebutkan.
     • Properti Masih dalam Tahap Pengembangan: Jika properti masih dalam tahap pembangunan atau pengembangan dan belum terdaftar sebagai objek PBB.
     • Menyewa atau Mengontrak Properti: Jika pihak yang bersangkutan hanya menyewa atau mengontrak properti dan bukan pemiliknya.
     • Properti Milik Orang Lain: Menjelaskan bahwa properti tersebut milik orang lain dan bukan milik pihak yang membuat pernyataan.

4. Tujuan Surat Pernyataan: Mencantumkan tujuan pembuatan surat pernyataan dapat membantu penerima surat memahami konteks penggunaan surat tersebut. Misalnya, “Surat pernyataan ini dibuat sebagai persyaratan pengajuan pinjaman bank” atau “Surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi dokumen administrasi perusahaan”.

5. Kebenaran dan Tanggung Jawab Pernyataan: Kalimat yang menyatakan bahwa pihak yang membuat pernyataan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi surat pernyataan. Ini memberikan kekuatan hukum dan akuntabilitas pada surat tersebut. Contoh kalimat: “Saya/Kami menyatakan bahwa semua informasi yang tercantum dalam surat pernyataan ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.“

6. Tempat, Tanggal Pembuatan Surat, dan Tanda Tangan:

   • Tempat dan Tanggal: Tempat dan tanggal surat pernyataan dibuat.
   • Tanda Tangan: Tanda tangan pihak yang membuat pernyataan. Untuk individu, tanda tangan di atas materai (jika diperlukan). Untuk badan hukum, tanda tangan pejabat berwenang dan stempel perusahaan.
   • Nama Jelas dan Jabatan (untuk Badan Hukum): Nama jelas dan jabatan pejabat yang menandatangani surat pernyataan atas nama badan hukum.

7. Materai (Jika Diperlukan): Dalam beberapa kasus, surat pernyataan mungkin memerlukan materai, terutama jika digunakan untuk keperluan resmi atau hukum. Pastikan untuk mengetahui apakah penggunaan materai diperlukan dalam situasi Anda.

Contoh Surat Pernyataan Tidak Memiliki PBB¶

Berikut adalah contoh format surat pernyataan tidak memiliki PBB yang bisa Anda gunakan sebagai referensi. Pastikan untuk menyesuaikan isinya dengan data dan kebutuhan Anda.

SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMILIKI PBB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : [Nama Lengkap Anda]
Tempat, Tanggal Lahir : [Tempat Lahir, Tanggal Lahir Anda]
Nomor KTP : [Nomor KTP Anda]
Alamat Lengkap : [Alamat Lengkap Anda]

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya/kami:

1. Tidak memiliki kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas properti yang berlokasi di alamat: [Alamat Properti yang Dimaksud].
2. Alasan tidak memiliki kewajiban PBB adalah karena [Pilih salah satu atau sesuaikan dengan alasan Anda]:
   • [ ] Tidak memiliki properti dengan status kepemilikan atas nama saya/kami di alamat tersebut.
   • [ ] Properti di alamat tersebut masih dalam tahap pengembangan dan belum terdaftar sebagai objek PBB.
   • [ ] Saya/Kami hanya menyewa/mengontrak properti di alamat tersebut dan bukan pemiliknya.
   • [ ] Properti di alamat tersebut adalah milik pihak lain, yaitu [Nama Pemilik Properti].
   • [ ] Alasan lain: [Sebutkan alasan lain jika ada].

Surat pernyataan ini dibuat untuk [Sebutkan Tujuan Pembuatan Surat, contoh: melengkapi persyaratan pengajuan pinjaman di Bank ABC].

Demikian surat pernyataan ini saya/kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab. Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, saya/kami bersedia bertanggung jawab sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.

[Tempat, Tanggal Pembuatan Surat]

Hormat saya/kami,

[Materai Rp 10.000 (Jika Diperlukan)]

[Tanda Tangan]

[Nama Lengkap Anda]

Catatan:

• Contoh di atas adalah format umum. Anda mungkin perlu menyesuaikannya tergantung pada instansi atau pihak yang meminta surat pernyataan ini.
• Pastikan semua informasi yang Anda cantumkan akurat dan sesuai dengan data diri Anda.
• Jika Anda membuat surat pernyataan atas nama badan hukum, sesuaikan formatnya dengan menambahkan informasi perusahaan dan tanda tangan pejabat berwenang beserta stempel perusahaan.

Cara Membuat Surat Pernyataan Tidak Memiliki PBB yang Baik dan Benar¶

Membuat surat pernyataan tidak memiliki PBB sebenarnya cukup mudah. Berikut adalah langkah-langkah yang bisa Anda ikuti:

1. Pahami Tujuan dan Kebutuhan: Sebelum membuat surat, pahami terlebih dahulu untuk apa surat pernyataan ini dibutuhkan dan pihak mana yang akan menerima surat tersebut. Ini akan membantu Anda menyesuaikan isi surat agar sesuai dengan kebutuhan.

2. Siapkan Data Diri dan Informasi Properti: Kumpulkan semua data diri Anda (atau data perusahaan jika mewakili badan hukum) dan informasi lengkap mengenai properti yang terkait dengan pernyataan. Pastikan data yang Anda siapkan akurat dan terbaru.

3. Gunakan Format yang Benar: Gunakan format surat resmi yang baik dan benar. Perhatikan tata letak, penggunaan bahasa yang formal (namun tetap mudah dipahami), dan komponen-komponen penting surat pernyataan yang telah dijelaskan sebelumnya. Anda bisa menggunakan contoh format di atas sebagai panduan.

4. Tulis Pernyataan dengan Jelas dan Ringkas: Sampaikan pernyataan Anda secara jelas dan ringkas. Hindari penggunaan bahasa yang bertele-tele atau ambigu. Fokus pada inti pernyataan bahwa Anda tidak memiliki kewajiban PBB atas properti yang dimaksud.

5. Sertakan Alasan yang Logis (Jika Ada): Meskipun tidak selalu wajib, mencantumkan alasan mengapa Anda tidak memiliki PBB dapat memperkuat pernyataan Anda. Pilih alasan yang paling sesuai dengan situasi Anda dan sampaikan dengan jujur.

6. Periksa Kembali dan Koreksi: Setelah selesai menulis surat pernyataan, periksa kembali seluruh isinya dengan teliti. Pastikan tidak ada kesalahan penulisan, informasi yang terlewat, atau kalimat yang kurang jelas. Koreksi jika ada kesalahan sebelum surat ditandatangani.

7. Tandatangani dan Materai (Jika Diperlukan): Tandatangani surat pernyataan di tempat yang telah disediakan. Jika diperlukan materai, tempelkan materai sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk badan hukum, pastikan surat ditandatangani oleh pejabat berwenang dan dilengkapi dengan stempel perusahaan.

8. Buat Salinan Surat: Setelah surat pernyataan selesai dibuat dan ditandatangani, buatlah salinan atau fotokopi surat tersebut untuk arsip pribadi Anda. Salinan ini bisa berguna jika Anda memerlukan bukti bahwa Anda telah membuat surat pernyataan tersebut di kemudian hari.

Tips Tambahan dalam Membuat Surat Pernyataan Tidak Memiliki PBB¶

• Gunakan Bahasa Indonesia yang Baku dan Formal: Meskipun gaya penulisan dalam artikel ini casual, untuk surat pernyataan resmi sebaiknya gunakan bahasa Indonesia yang baku dan formal. Hindari penggunaan bahasa slang atau bahasa sehari-hari yang tidak resmi.
• Ketik Surat (Sebaiknya): Surat pernyataan sebaiknya diketik menggunakan komputer atau mesin tik agar terlihat rapi dan profesional. Jika terpaksa ditulis tangan, pastikan tulisan tangan Anda rapi, jelas, dan mudah dibaca.
• Simpan Bukti Pengiriman (Jika Dikirim): Jika surat pernyataan perlu dikirimkan ke pihak tertentu, simpan bukti pengiriman surat tersebut (misalnya, resi pengiriman pos atau bukti tanda terima jika diantar langsung). Ini bisa berguna sebagai bukti bahwa Anda telah mengirimkan surat pernyataan tersebut.
• Konsultasikan dengan Ahli Hukum (Jika Perlu): Jika Anda merasa ragu atau memiliki situasi yang kompleks terkait dengan surat pernyataan tidak memiliki PBB, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli hukum atau notaris. Mereka dapat memberikan saran dan panduan yang lebih spesifik sesuai dengan situasi Anda.

Surat pernyataan tidak memiliki PBB adalah dokumen penting yang seringkali dibutuhkan dalam berbagai urusan administratif. Dengan memahami format, komponen, dan cara membuatnya dengan benar, Anda dapat membuat surat pernyataan yang sah dan efektif untuk memenuhi kebutuhan Anda. Pastikan selalu memberikan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan dalam surat pernyataan Anda.

Semoga artikel ini bermanfaat dan membantu Anda dalam membuat surat pernyataan tidak memiliki PBB. Jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah jika ada pertanyaan atau pengalaman terkait surat pernyataan PBB!